JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengakui banyak menerima tamu dari berbagai kelompok masyarakat. Tetapi, sebagian  tamu yang datang kepadanya adalah pengurus ormas keagamaan khususnya Islam dan ormas kemahasiswaan, seperti Majlis Ormas Islam,  Muhammadiyah beserta ortomnya termasuk Pemuda Muhammadiyah, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).

“Saya dekat dan kerap berkomunikasi dengan Pimpinan pusat Muhammadiyah. Saya diamanahkan sebagai Dosen Program S3 di UMJ. Sekarang saya juga diminta menjadi penasehat bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jakarta Selatan.  Jadi, seperti burung yang selalu bersahabat dengan sejenisnya, manusiapun cenderung mencari teman dengan sesamanya,” kata HNW.

Pernyataan itu disampaikan HNW saat menerima delegasi Pimpinan Cabang IMM Jakarta Selatan. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Pimpinan MPR Gedung Nusantara III, komplek MPR DPR RI Senayan Jakarta, 9/9/2024. Delegasi PC IMM Jakarta Selatan dipimpin Ketuanya Imaduddin beserta 8 pimpinan IMM lainnya.

Pada kesempatan itu, IMM menyampaikan salah satu maksud dan tujuannya melakukan audiensi kepada HNW, adalah mengundang Wakil Ketua MPR untuk memberikan materi pengkaderan kepada anggota IMM. Rencananya, pengkaderan IMM cabang Jakarta Selatan, itu akan diselenggarakan pada 10-13  Oktober 2024.

HNW dianggap cocok menyampaikan materi seputar pengkaderan, karena PKS merupakan  partai kader. Diharapkan ada pengalaman yang diperoleh  HNW selama mengurus PKS dan bisa ditularkan kepada  anggota IMM.

Menjawab harapan tamunya, Hidayat Nur Wahid mengatakan, sesungguhnya pola pengkaderan antara organisasi politik Islam dengan ormas keislaman tidaklah sama. Tetapi, ada beberapa bagian yang saling berhimpitan dan memiliki kesamaan.

Antara lain karena memiliki kesamaan agama yaitu Islam, rujukan kitab sucinya sama yaitu Al Qur’an, dan Rasul serta nabinya juga sama, yaitu Muhammad SAW. Perjuangannya juga sama untuk Umat dan Bangsa Indonesia di NKRI.

“Maka semestinya berbagai kesamaan itu membuat kita bisa saling bekerjasama. Misalnya saat pelaksanaan pemilu, ormas Islam bisa mendukung serta memilih para calon dari partai berbasis Islam. Sebaliknya, di luar masa pemilu Partai berideologi Islam mendukung serta memperjuangkan aspirasi ormas-ormas Islam. Sebab semakin banyak jumlah anggota DPR  partai berideologi Islam, akan semakin besar pula pengaruh dan dampak positif yang akan dirasakan dan didapatkan oleh ormas-ormas Islam,” kata HNW

Rasa saling membantu dan menguntungkan itu kata HNW selalu mewarnai perjalanan PKS dengan ormas-ormas Islam di Indonesia. Pengalaman tersebut  salah satunya  terjadi pada 2012.

Saat itu pemerintah akan memberlakukan kembali kepada seluruh ormas untuk hanya memakai azas Tunggal, yaitu Pancasila termasuk Muhammadiyah beserta ortomnya. Sehingga azaz Islam tidak diperbolehkan lagi untuk dipergunakan termasuk untuk Ormas Muhammadiyah dan ortom-ortomnya. Kebijakan itu nyaris diberlakukan, karena di lembaga legislative hampir seluruh fraksi setuju kecuali PKS.

“Kalau mengikuti mekanisme voting PKS kalah, karena kami hanya sendirian. Tetapi  alhamduliLlah mereka tidak memaksakan voting. Keputusan diambil dalam perdebatan&permusyawaratan. Kami sampaikan, di Indonesia eksekutif dan legislatif, itu keduanya diurusi parpol. Presiden dicalonkan partai, demikian pula anggota DPR yang mengajukan adalah parpol."

"Kalau yang penting-penting saja diurus oleh parpol dan tidak wajib berazaskan Pancasila, mengapa  ormas malah  tidak boleh memiliki cirinya ideologinya sendiri, seperti Islam yang pasti tidak bertentangan dengan Pancasila, mengapa malah harus diseragamkan dengan azaz tunggal? Berkat argumentasi yang diterima oleh Fraksi-fraksi yang lain itu, pemerintah urung menetapkan azas Tunggal bagi ormas, dan selamatlah Islam sebagai asas Ormas Muhammadiyah dan ortom2nya sampai sekarang,” kata HNW.

Sejak itu menurut HNW semakin banyak produk legislative, khususnya hasil perjuangan partai berideologi Islam yang bermanfaat bagi umat Islam pada umumnya, dan ormas Islam pada khususnya. Termasuk hadirnya UU Pondom Pesantren.

"Karena UU tentang Ponpes memberi kesempatan bagi santri untuk belajar ke jenjang manapun yang lebih tinggi, termasuk melanjutkan pendidikannya di universitas umum diberbagai jurusannya. Maka kolaborasi positif antara Orpol dan Ormas termasuk Ormas Kemahasiswaan bila dilakukan dengan saling menghormati dan memperjuangkan, dan tidak saling menegasikan dan menihilkan, maka ujung2nya hanya demokrasi dan umat bangsa serta Negara yang diuntungkan,” kata Hidayat.