JAKARTA  - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di permukaan waduk, dengan kapasitas hingga 14,7 gigawatt di 257 lokasi.

"Dengan memanfaatkan floating PV pada beberapa permukaan bendungan yang dimiliki Kementerian PUPR, kita bisa mengakselerasi tambahan 14 GW lagi. Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR," ujar Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Ia menjelaskan, lokasi pengembangan tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Menurut dia, persetujuan dari Kementerian PUPR tersebut membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk guna menghasilkan energi terbarukan, sehingga mengakselerasi tercapainya karbon bersih (Net Zero Emissons/NZE) pada tahun 2060.

"Nah, ini tentu saja mesti diinventarisasi ya, karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik dan PLN. Jadi, nanti tinggal melihat kapan masuk dalam rencana," kata Hendra.

Berdasarkan catatan yang ada, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 gigawatt, yang tersebar di 293 lokasi.

Dari jumlah itu, 257 lokasi dengan potensi 14,7 gigawatt merupakan properti milik Kementerian PUPR, dengan sebaran yakni Jawa-Bali 114 lokasi dengan kapasitas 9 gigawatt, Sumatera 17 lokasi dengan pengembangan elektrifikasi 2 gigawatt, Kalimantan 11 lokasi berkapasitas 690 megawatt, Sulawesi 15 lokasi dengan kapasitas 1,6 gigawatt, serta Maluku-Nusa Tenggara 100 lokasi dengan kapasitas elektrifikasi mencapai 1,3 gigawatt.