JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi menyatakan BBM bersubsidi yang lebih tepat dapat memperlebar ruang fiskal guna meningkatkan kebersihan BBM. Ruang fiskal ini juga untuk menyediakan bis listrik yang bertujuan mengatasi polusi udara perkotaan.

"Rencana kebijakannya sudah matang. BBM kita harus dibersihkan dari sulfur yang tinggi, tapi itu butuh biaya. Sementara BBM bersubsidi tidak boleh naik harganya. Maka dari itu, langkah paling tepat adalah memperbaiki penyaluran BBM bersubsidi," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marvest Rachmat Kaimuddin dalam sosialisasi rencana kebijakan perbaikan kualitas BBM dan penyaluran subsidi BBM tepat di Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Pemerintah merencanakan BBM bersubsidi akan dibatasi bagi kendaraan roda empat dengan volume ruang silinder (cc) besar. Bagi motor dan mobil dengan cc kecil masih dapat menggunakan biosolar dan pertalite yang merupakan produk BBM bersubsidi.

"Hanya sedikit yang akan terdampak dari kebijakan ini, di bawah tujuh persen kendaraan. Ini kita lakukan untuk melindungi lebih dari 93 persen kendaraan," kata dia.

Rachmat menegaskan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik dan pasokan akan tetap terjaga bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia menampik anggapan bahwa rencana kebijakan ini akan menekan kelas menengah karena pembatasan kemungkinan akan dilakukan berdasarkan tipe mesin mobil.

"Rencana kebijakan ini sudah dirancang sedemikian rupa justru untuk melindungi kelas menengah. Kelas menengah akan terlindungi karena masih dapat mengakses BBM bersubsidi yang kualitasnya diperbaiki dan rendah polusi," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transjakarta Daud Joseph menyampaikan rencana badan usaha daerah tersebut untuk secara bertahap melakukan pengadaan bis listrik.

"Akhir tahun ini PT Transjakarta akan menambah unit 500 bis baru, yang terdiri atas bis besar, bis medium dan microtrans atau kecil. Semuanya akan berupa bis listrik. Harapannya dengan lebih banyak orang beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum yang nol emisi, kita bisa sama-sama atasi masalah pencemaran udara," ujar Daud.

Pada 2022, PT Transjakarta untuk pertama kali mengoperasikan bis listrik dan menemukan bahwa biaya pengoperasian bis listrik dibandingkan dengan bis berbasis solar kurang lebih sama.

Ia mengatakan pengalaman mengoperasikan 100 bis listrik pertama telah mengajarkan PT Transjakarta bahwa biaya produksi dan pemeliharaan bis listrik menjadi semakin efisien dan semakin terjangkau.

Rachmat kemudian mengatakan ekspansi dan elektrifikasi kendaraan umum merupakan kunci penanganan polusi udara terutama di Jakarta.

"Transjakarta kan sangat besar dan penting bagi kita semua. Perannya sangat sentral dalam mengendalikan polusi udara di Jakarta," ujar Rachmat