JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meyakini transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto akan berjalan lancer.

Fahri melihat rekonsiliasi politik di antara kedua pemimpin tersebut telah terbangun dengan baik pasca Pemilu.

"Transisi pemerintahan akan berjalan lancar tanpa hambatan karena rekonsiliasi dan konsolidasi telah terbangun dengan sangat baik," kata Wakil Ketua DPR Periode 20214-2019 itu dalam diskusi Gelora Talks bertajuk `Melepas Jokowi, Menyambut Prabowo, Menyongsong Indonesia Maju`, Rabu (25/9/2024) sore.

Menurut Fahri, ide rekonsiliasi harus menjadi tema bangsa Indonesia ke depan. Fahri juga mendorong agar dilakukan evaluasi terhadap sistem presidensial yang dinilainya terjadi banyak pergeseran.

"Hari-hari ini memang kita memerlukan konsolidasi presidensial bahwa presiden terpilih adalah satu-satunya power di ranah eksekutif," katanya.

Sebab, kekuasaan di eksekutif sering kali tidak solid. Misalnya terjadi persaingan antar kementerian, sehingga terlalu banyak power-power liar yang menjadi pengendali kekuasaan di eksekutif

Fahri berharap parpol yang bergabung dalam pemerintahan koalisi Prabowo-Gibran tidak berpikir mundur, mengganggu soliditas koalisi, apalagi merecoki jalannya roda pemerintahan.

Masalah Sejarah Transisi

Sementara itu, Ketua Relawan Jokowi Mania (Joman) Immanuel Ebenezer mengatakan, Indonesia selama ini punya masalah sejarah terkait proses transisi pemerintahan. Di mulai di era Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga Megawati Soekarnoputri.

"Baru transisi sedikit beradab dan terhormat itu dari Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ke Pak Jokowi. Nah, ke depan ini tradisi itu akan dilanjutkan Pak Jokowi ke Pak Prabowo," kata Immanuel Ebenezer.

Pengamat politik President University AS Hikam menambahkan, transisi pemerintahan keberlanjutan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden terpilih Prabowo Subianto akan berdampak pada penguatan demokrasi Indonesia.

"Pergantian pemerintahan akan membawa dampak kepada relasi masyarakat sipil dengan masyarakat politik terhadap kehidupan berdemokrasi. Kita berharap akan menghasilkan suatu proses demokrasi yang lebih maju, lebih baik dan lebih konsitusional," kata AS Hikam.

Ia menilai ke depan Prabowo hendaknya tidak perlu terlalu fokus pada pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Tetapi fokus pada berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat sekarang.

"Seperti makan gratis, susu gratis, pemberantasan korupsi, kalau kelanjutan IKN itu bukan dambaan masyarakat. Bidang-bidang prioritas masyarakat perlu diprioritas Prabowo dalam 5 tahun ke depan," kata mantan Menristek 1999-2001 era Gus Dur ini.