NEW DELHI - Putra perdana menteri Bangladesh yang digulingkan, Sheikh Hasina, mengatakan ia senang dengan jadwal panglima militer untuk pemilihan umum dalam waktu 18 bulan, meskipun lebih lambat dari yang diharapkan. Tetapi memperingatkan bahwa reformasi dan pemilihan umum yang sesungguhnya tidak mungkin dilakukan tanpa partainya.

Jenderal Waker-uz-Zaman, yang menolak untuk mendukung Hasina dalam menghadapi protes mahasiswa yang mematikan sehingga mendorongnya untuk terbang ke India pada bulan Agustus, telah mengatakan kepada Reuters bahwa demokrasi akan kembali dalam waktu satu tahun hingga satu setengah tahun.

"Saya senang mendengar bahwa kita memiliki jadwal yang diharapkan setidaknya sekarang," putra dan penasihat Hasina, Sajeeb Wazed, mengatakan kepada Reuters pada Selasa malam.

"Tetapi kita telah melihat kejadian ini sebelumnya di mana pemerintah yang tidak konstitusional dan tidak dipilih menjanjikan reformasi dan kemudian keadaan menjadi lebih buruk." Ia merujuk pada sejarah kudeta Bangladesh sejak merdeka dari Pakistan pada tahun 1971. Yang terbaru adalah pada tahun 2007, ketika militer mendukung pemerintahan sementara yang berkuasa hingga Hasina mengambil alih kekuasaan dua tahun kemudian dalam masa jabatan yang berlangsung selama 15 tahun.

Dengan polisi yang dibiarkan berantakan setelah Hasina melarikan diri, militer yang kuat mengambil peran kunci dalam peristiwa-peristiwa berikutnya, dengan Zaman mengatakan ia bertemu dengan kepala pemerintahan sementara setiap minggu saat militer mendukung upaya stabilitasnya.

Dua partai politik utama, Liga Awami Hasina dan saingan beratnya, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), keduanya menyerukan agar pemilihan umum diadakan dalam waktu tiga bulan sejak pemerintahan sementara mulai menjabat pada bulan Agustus.

Pemerintah sementara negara Asia Selatan yang tidak dipilih yang dipimpin oleh peraih Nobel perdamaian Muhammad Yunus telah menjanjikan reformasi dalam peradilan, kepolisian, dan lembaga keuangan sebelum pemilihan umum, tetapi belum menetapkan tanggal untuk pelaksanaannya.

Pada hari Rabu, kantor Yunus mengatakan pemerintah akan mengadakan pembicaraan dengan partai-partai politik setelah menerima rekomendasi dari enam panel reformasi yang telah dibentuknya.

"Setelah konsensus mengenai reformasi tercapai dan daftar pemilih disiapkan, tanggal pemungutan suara akan diumumkan," katanya dalam sebuah pernyataan.

BNP mengatakan ingin pemilihan umum diadakan pada kesempatan paling awal.

Wazed, yang tinggal di Washington, mengatakan baik dia maupun pemerintah sementara tidak pernah berusaha untuk melakukan pembicaraan mengenai jalan ke depan bagi negara berpenduduk 170 juta jiwa itu.

"Tidak mungkin untuk mengadakan reformasi dan pemilihan umum yang sah dengan mengecualikan partai politik tertua dan terbesar," tambahnya.

Hasina telah berlindung di dekat Delhi sejak ia melarikan diri bulan lalu. Banyak pemimpin senior Liga Awami lainnya telah ditangkap atas tuduhan terlibat dalam pertikaian yang menewaskan lebih dari 1.000 orang, atau telah bersembunyi.

Banyak aktivis Liga Awami telah terbunuh sejak jatuhnya Hasina, tambah Wazed.

Perwakilan dari pemerintah sementara tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataannya. Kepala panel reformasi pemilu, Badiul Alam Majumder, mengatakan bahwa mereka akan membuat rekomendasi dalam waktu tiga bulan setelah peninjauan.

"Pemerintah yang memutuskan apakah akan mengadakan pembicaraan dengan Liga Awami atau menentukan waktu pemilihan," tambahnya.

Bulan lalu, Wazed mengatakan kepada Reuters bahwa Hasina siap diadili di negaranya sendiri, tuntutan yang diajukan oleh para mahasiswa yang memimpin pemberontakan, dan bahwa Liga Awami ingin ikut serta dalam pemilihan umum.

Pada hari Selasa, ketika ditanya kapan Hasina akan pulang, dia menjawab, "Itu terserah padanya. Saat ini saya ingin menjaga keamanan orang-orang partai saya, jadi saya ingin meningkatkan kesadaran internasional tentang kekejaman yang dilakukan terhadap mereka oleh rezim Yunus ini."