BANDUNG - Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Taufik Madjid, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa berketahanan iklim.

Oleh karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak harus terus diperkuat untuk mempercepat terwujudnya desa yang siap akan dampak perubahan iklim.

"Karena kita punya isu yang sama kita harus terus membangun kolaborasi jangan mengandalkan ego satu dua pihak tapi harus untuk kepentingan bersama. Kita butuh kolaborasi karena kalau jalan sendiri-sendiri maka kita enggak akan sampai ke tujuan," papar Sekjen Taufik saat menjadi narasumber Seminar Internasional dan Launching Kolaborasi Aksi Desa Berketahanan Iklim di Bali pada Kamis (26/9/2024).

Sejumlah pihak yang terlibat dalam inisiatif ini meliputi Kemendes PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam sambutannya, Sekjen Taufik juga menyoroti pentingnya peran desa dalam menghadapi perubahan iklim. Desa, dengan karakteristik uniknya, menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan program ini. Ia menyebut bahwa SDGs Desa ke-13, yaitu “Desa Tanggap Perubahan Iklim”, harus didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) agar masyarakat desa semakin paham dan siap menghadapi isu ini.

"Penting kita tahu di mana posisi masyarakat desa. Apakah mereka sudah merasa sadar secara kolektif tentang isu ini? Jangan sampai kita menyalahkan masyarakat, menyalahkan korban. padahal edukasi dan literasi terkait perubahan iklim belum pernah kita sampaikan," tambah Taufik.

Adapun seminar ini menghadirkan pembicara dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Deputi Bidang Pengembangan Regional BAPPENAS, Tri Dewi Virgiyanti, membahas kebijakan nasional terkait ketahanan iklim di perdesaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Sementara itu, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi, menyampaikan kebijakan penanggulangan bencana hidrometeorologis di tingkat desa. Kebijakan transfer dana desa untuk mendukung pembangunan desa berketahanan iklim dipaparkan oleh Direktur Dana Desa, Jaka Sucipta dari Kementerian Keuangan.

Seminar berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab yang melahirkan sejumlah rekomendasi penting, termasuk klasterisasi desa untuk mempermudah pemetaan desa berdasarkan tingkat kerentanan terhadap bencana.