JAKARTA – Sektretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Sekditjen Hubla) Lollan Panjaitan meminta agar pengelolaan anggaran untuk pemeliharaan BMN yang ada di UPT/Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Tahun Anggaran 2025, dilakukan dengan maksimal.

Demikian disampaikan Lollan saat membuka Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

"Saya minta agar para KPA/B dan peserta pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan Penyusunan RKBMN dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN V2) dan melaporkannya secara berjenjang kepada Korwil, Eselon I, Pengguna Barang, dan Pengelola Barang (Kementerian Keuangan)," ujar Lollan Panjaitan.

Lollan mengatakan, perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian awal dari siklus pengelolaan aset.

“Perencanaan kebutuhan BMN merupakan bagian yang terintegrasi dari Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan BMN dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, serta standar harga,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Lollan, RKBMN digunakan sebagai salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline), serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.