JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengatakan, pemerintahan baru mesti bergerak cepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan pembangunan nasional.

"Sejumlah faktor pendorong pertumbuhan ekonomi harus konsisten direalisasikan untuk menginisiasi dan mempertahankan stabilitas ekonomi masyarakat demi melanjutkan pembangunan nasional," kata Lestari dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Tantangan Ekonomi Pemerintahan Baru yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (9/10).

Menurut Lestari, tantangan yang dihadapi pemerintahan baru tidak mudah. Rerie, sapaan akrab Lestari mengungkapkan, dunia saat ini diwarnai sejumlah ketegangan geopolitik yang berpotensi mempengaruhi kerja sama dagang dan investasi.

Belum lagi, tambah Rerie, disrupsi yang terjadi di berbagai sektor seperti transisi energi dan digitalisasi yang menuntut daya adaptasi yang tinggi dari masyarakat.

Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, sejumlah faktor pendorong seperti peningkatan konsumsi masyarakat, investasi dalam negeri, dan belanja pemerintah harus mampu direalisasikan secara konsisten demi mendukung pertumbuhan ekonomi.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto menilai tantangan ekonomi pemerintahan baru tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah.

Akhmad Akbar berpendapat pada 2025 pertumbuhan ekonomi sudah kembali pada kondisi normal di angka 5%. Namun, ujar dia, angka pertumbuhan itu bukan angka yang ideal untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju.

Dari sisi tenaga kerja, ujar Ahmad Akbar, saat ini banyak masyarakat bekerja di sektor informal. Lapangan pekerjaan formal belum tersedia seperti dahulu. Karena Indonesia, tegas dia, sejatinya mengalami deindustrialisasi yang parah.

Ahmad Akbar menilai, kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kondisi tersebut sangat terbatas. "Ruang fiskal kita sangat sempit. Belum lagi ada janji-janji politik yang harus dipenuhi," tegasnya.

Kabar baiknya, ujar dia, tren kebijakan moneter dunia saat ini menuju pelonggaran pada akhir 2024, sejumlah bank sentral menurunkan suku bunga acuan.

Sehingga, tambah Ahmad Akbar, upaya untuk memperbaiki kondisi perekonomian nasional secara menyeluruh dapat direalisasikan melalui berbagai potensi yang ada.

Anggota DPR RI, Fauzi Amro berpendapat APBN 2025 disusun dengan semangat keberlanjutan dan optimisme, tetapi tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global.

Menurut Fauzi, program pemerintahan Prabowo yang masuk pada APBN 2025 tercatat berkisar antara Rp115 triliun-Rp120 triliun di masa transisi.

Dia berharap, ada APBN 2025 Perubahan yang membuka peluang untuk memasukkan program-program pemerintahan Prabowo yang belum terakomodasi pada APBN 2025.

Fauzi mengingatkan defisit APBN 2025 senilai Rp616, 1 triliun atau 2,53% harus dijaga. Kebijakan pengajuan utang baru, tambah dia, harus ditujukan untuk hal-hal yang produktif.

Menurut Fauzi, karena tagline kampanye pemerintahan Prabowo adalah keberlanjutan, pekerjaan rumah yang belum tuntas pada pemerintahan Jokowi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan Prabowo.