JAKARTA - Hingga Agustus 2024, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia capai USD425,1 miliar atau setara Rp6.623,05 triliun (kurs Rp15.580 per USD). Angka ini naik 7,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Juli 2024.
"Perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik dan sektor swasta. Posisi ULN Agustus 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah," kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, Senin (14/10/2024).
ULN pemerintah tetap terkendali. Posisi ULN pemerintah pada Agustus 2024 sebesar USD200,4 miliar, atau mencatat tumbuh 4,6 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,6 persen yoy.
Perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan semakin terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas guna melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi," jelasnya.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,9 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,4 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah. ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan.