JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, hak atas pangan menjadi bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi oleh negara.

"Hak atas pangan tidak hanya mencakup ketersediaan bahan pangan, tetapi juga aksesibilitas, keberlanjutan, dan pemerataan dalam distribusi pangan. Masyarakat juga harus mendapatkan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman untuk hidup yang lebih baik, sehingga bisa sehat aktif dan produktif secara berkelanjutan," ujar Arief dalam momentum Hari Pangan Sedunia yang diperingati setiap 16 Oktober.

Hal ini selaras dengan tema yang diusung The Food and Agriculture Organization (FAO) dalam World Food Day/Hari Pangan Sedunia Tahun 2024, yaitu `Right to Foods, For a better Life and a Better Future` atau `Hak Atas Pangan untuk Kehidupan dan Masa Depan yang Lebih Baik`.

Arief menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia, dalam hal ketahanan pangan. Perubahan iklim, kekeringan ekstrem, ketergantungan pada satu sumber pangan, serta gangguan rantai pasok global menjadi ancaman yang harus diwaspadai terhadap ketahanan pangan nasional.

“Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber pangan yang sangat beragam, harus mampu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan, terutama beras. Kita harus mengoptimalkan potensi pangan lokal seperti jagung, sagu, umbi-umbian, dan sorgum. Ini adalah saat yang tepat untuk memperkuat ketahanan pangan kita dengan menggencarkan penganekaragaman pangan dan pemerintahan ke depan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto juga konsen dengan pangan, khususnya terkait pencapaian swasembada pangan," papar Arief dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Untuk itu, pemerintah melalui NFA, kementerian/lembaga terkait serta seluruh pemangku kepentingan terus berupaya memperkuat ketahanan pangan. Selain menggencarkan penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal, NFA juga terus melakukan berbagai insiatif dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan.

Bantuan pangan (banpang) beras saat ini masih digencarkan di mana terdapat 22 juta Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia yang masing-masing mendapatkan 10 kilogram (kg) beras untuk satu kali penyaluran. Bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam dalam mendukung penurunan stunting juga diberikan kepada 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS) di 7 provinsi. 

Untuk memastikan pemerataan distribusi pangan yang mampu menjangkau seluruh daerah, Gerakan Pangan Murah (GPM) juga menjadi tumpuan bagi masyarakat. Dalam momentum HPS 2024, NFA bersama pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan BUMN pangan serta para pelaku usaha melakukan GPM Serentak di 120 titik di pusat, 22 provinsi, dan 97 kabupaten/kota. Adapun total target GPM sepanjang Oktober 2024 ini mencapai 541 titik di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, ada beberapa indikator terkait ketahanan pangan yang mampu menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2024, prevalensi stunting nasional mengalami penurunan sebesar 9,3 persen dari 30,8 persen menjadi 21,5 persen.

Lalu hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2024 juga menunjukkan perbaikan di mana jumlah kabupaten/kota rentan rawan pangan menurun dari 74 kabupaten/kota menjadi 62 kabupaten/kota. Sedangkan, berdasarkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), kualitas konsumsi pangan juga mengalami kenaikan sebesar 1,2 poin dari 92,9 menjadi 94,1. Ini menggambarkan semakin tinggi skor PPH, menunjukkan kualitas konsumsi pangan masyarakat mengarah ke semakin beragam dan bergizi seimbang.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan tengah tahun secara nasional menunjukkan penurunan sebesar 6,28 persen dalam 3 tahun ini, dari sekitar 8 persen pada tengah 2022 menjadi 1,72 persen pada tengah 2024. Adapun jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan 0,68 juta dari Maret 2023 sampai Maret 2024.