Indef Sebut Makan Bergizi Gratis Sumbang 34,2% PDB pada 2025

Eko Budhiarto | Kamis, 17/10/2024 17:01 WIB
Indef Sebut Makan Bergizi Gratis Sumbang 34,2% PDB pada 2025 Hasil studi Indef menyebut, program Makan Bergizi Gratis akan menyumbang 34,2 persen PDB pada 2025. (foto:ilustrasi makan bergizi gratis)

JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, berdasarkan hasil studi yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyumbangkan sekitar 34,2 persen pada produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

“Anggaran MBG yang ditetapkan kemarin sebesar Rp71 triliun pada 2025 akan ada PDB sekitar Rp4.510 triliun atau kalau kita hitung dalam persentase sekitar 34,2 persen dari PDB,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi yang digelar secara daring di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pihaknya juga menghitung setiap Rp1.000 yang digelontorkan untuk program MBG akan memberikan manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian.

Berdasarkan studi yang dilakukan Indef berdasarkan proyek percontohan MBG di 10 kabupaten/kota, terdapat peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 3 orang serta terdapat peningkatan penghasilan UMKM sebagai mitra penyedia MBG sekitar 33,68 persen.

“UMKM yang terlibat dalam pilot project MBG mendapatkan kenaikan rata-rata pendapatan sekitar 33,68 persen,” katanya.

Esther juga memperkirakan pada 2029 mendatang bila anggaran MBG dipatok sebesar Rp298,4 triliun dengan target sasaran 82,9 juta orang, maka kontribusi program ini pada PDB bisa mencapai sebesar Rp18.985 triliun.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto mencanangkan delapan program hasil terbaik cepat, salah satunya program memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, program itu bertujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi, meningkatkan kecerdasan anak, mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan (stunting), dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sri Mulyani mengungkapkan, pencegahan stunting tetap menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia, yang berhasil menurunkan prevalensinya dari 37,2 persen pada 2013 menjadi 21,5 persen pada 2023.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp71 triliun, atau 0,29 persen dari produk domestik bruto (PDB), untuk program tersebut. Program itu juga bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi sekitar 0,10 persen melalui penyerapan 820.000 pekerja dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terkait dengan program itu.