JAKARTA - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didin S. Damanhuri menyatakan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto cenderung berfokus pada beragam permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya melihat bahwa 17 program strategis Asta Cita maupun isi pidato Prabowo (saat pelantikan) itu pendekatannya lebih basic needs (kebutuhan dasar), berbeda dengan Jokowi pada 2019-2024 yang pendekatannya pembangunan infrastruktur fisik,” kata Didin S. Damanhuri di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Ia mengatakan bahwa hal tersebut terlihat dari delapan program quick win dalam dokumen Asta Cita yang menitikberatkan pada program-program sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dengan berbagai program dan target yang ingin dicapai, Prabowo pun menugaskan lebih dari 100 orang yang terdiri dari menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri untuk membantunya di Kabinet Merah Putih.

Untuk menjaga efektivitas kerja kabinet yang besar tersebut, Didin menuturkan bahwa perlu ada skema insentif dan disinsentif yang jelas sebagai hadiah dan sanksi (reward and punishment) bagi kinerja masing-masing pejabat dan lembaga yang menjadi tanggung jawab mereka.

“Bisa saja banyaknya menteri dan wakil menteri dengan sistem komando yang jelas, dengan regulasi, dengan insentif dan disinsentif kepada bukan hanya pejabat di tingkat kabinet, tapi juga sampai ke pemda (pemerintah daerah) yingkat I dan tingkat II, ya bisa saja (pemerintahan) ini efektif,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pemerintahan baru terkait kondisi perekonomian domestik yang kini kurang kondusif dengan adanya pelemahan daya beli masyarakat, penurunan daya saing industri, serta beban utang yang semakin besar.

“APBN kita ruang manuvernya sudah sangat terbatas, oleh karena itu (pemerintah) harus sangat kreatif (untuk mencari solusi anggaran) dan menghindari kebocoran (anggaran) yang sekarang ini menurut riset kami adalah sekitar 40 persen,” imbuh Didin

Prabowo Subianto dan resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 - 2029 usai mengucapkan sumpah jabatan dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Dalam pidato pelantikannya, Prabowo mengatakan bahwa pemerintahannya akan fokus untuk mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, mewujudkan swasembada pangan dan energi, memperkuat hilirisasi terhadap semua komoditas, serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas.