TOKYO - Susunan pemerintahan masa depan Jepang berubah pada hari Senin setelah para pemilih menghukum koalisi penguasa Perdana Menteri Shigeru Ishiba yang ternoda skandal dalam pemilihan akhir pekan, sehingga tidak ada satu partai pun yang memiliki mandat yang jelas untuk memimpin ekonomi terbesar keempat di dunia itu.

Ketidakpastian itu membuat mata uang yen jatuh ke posisi terendah dalam tiga bulan karena para analis bersiap menghadapi hari-hari, atau mungkin berminggu-minggu, pertikaian politik untuk membentuk pemerintahan dan kemungkinan perubahan pemimpin.

Itu terjadi ketika negara itu menghadapi hambatan ekonomi, situasi keamanan yang menegangkan yang dipicu oleh Tiongkok yang tegas dan Korea Utara yang bersenjata nuklir, dan seminggu sebelum para pemilih AS menuju tempat pemungutan suara dalam pemilihan lain yang tidak dapat diprediksi.

"Kita tidak boleh membiarkan sedikit pun stagnasi karena kita menghadapi situasi yang sangat sulit baik dalam lingkungan keamanan maupun ekonomi kita," kata Ishiba yang menantang dalam konferensi pers yang diadakan hari Selasa, berjanji untuk tetap menjabat sebagai perdana menteri.

Partai Demokrat Liberal (LDP) Ishiba dan mitra koalisi juniornya Komeito memperoleh 215 kursi di majelis rendah parlemen, turun dari 279 kursi, karena pemilih menghukum petahana atas skandal pendanaan dan krisis biaya hidup. Dua menteri kabinet dan pemimpin Komeito, Keiichi Ishii, kehilangan kursi mereka.

Pemenang terbesar malam itu, oposisi utama Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDPJ), memperoleh 148 kursi, naik dari 98 kursi sebelumnya, tetapi juga masih jauh dari mayoritas 233.

Sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai-partai sekarang memiliki waktu 30 hari untuk menentukan kelompok yang dapat memerintah, dan masih ada ketidakpastian mengenai berapa lama Ishiba - yang menjadi perdana menteri kurang dari sebulan lalu - dapat bertahan setelah kekalahan telak.

Partai-partai yang lebih kecil juga memperoleh keuntungan dan peran mereka dalam negosiasi dapat terbukti penting.

"Tampaknya tidak mungkin dia (Ishiba) akan bertahan untuk memimpin pemerintahan baru sebagai perdana menteri ... meskipun ada kemungkinan dia dapat tetap menjabat sebagai pengurus," kata Tobias Harris, pendiri Japan Foresight, sebuah firma penasihat risiko politik.

Pemimpin CDPJ Yoshihiko Noda mengatakan dia akan bekerja sama dengan partai-partai lain untuk mencoba dan menyingkirkan petahana, meskipun analis melihat ini sebagai kemungkinan yang lebih kecil.

LDP telah memerintah Jepang selama hampir seluruh sejarah pascaperangnya dan hasilnya menandai pemilihan terburuknya sejak kehilangan kekuasaan sebentar pada tahun 2009 oleh pendahulu CDPJ.

TERKENA SKANDAL
Ishiba, yang terpilih dalam persaingan ketat untuk memimpin LDP akhir bulan lalu, mengadakan jajak pendapat dadakan setahun sebelum jadwalnya dalam upaya untuk mengamankan mandat publik.

Peringkat awalnya menunjukkan bahwa ia mungkin dapat memanfaatkan popularitas pribadinya, tetapi seperti pendahulunya Fumio Kishida, ia dihantui oleh rasa kesal atas penanganannya terhadap skandal yang melibatkan sumbangan yang tidak tercatat kepada anggota parlemen LDP.

LDP Ishiba menolak untuk mendukung beberapa kandidat yang ternoda skandal dalam pemilihan tersebut. Namun, beberapa hari sebelum pemungutan suara, sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan Partai Komunis Jepang melaporkan bahwa partai tersebut telah memberikan dana kampanye kepada cabang-cabang yang dipimpin oleh kandidat yang tidak didukung.

Berita tersebut dimuat secara luas oleh media Jepang meskipun Ishiba mengatakan uang tersebut tidak dapat digunakan oleh kandidat yang tidak didukung. "Pembayaran LDP kepada cabang-cabang menunjukkan kurangnya perhatian terhadap citra publik," tulis editorial di surat kabar Asahi yang berpengaruh dua hari sebelum pemilihan.

Dukungan dari partai-partai yang lebih kecil, seperti Partai Demokrat untuk Rakyat (DPP) atau Partai Inovasi Jepang (JIP), yang masing-masing memenangkan 28 dan 38 kursi, kini dapat menjadi kunci bagi LDP.

Ketua DPP Yuichiro Tamaki dan pemimpin JIP Nobuyuki Baba sama-sama mengatakan bahwa mereka akan mengesampingkan kemungkinan bergabung dengan koalisi tetapi terbuka untuk kerja sama ad hoc pada isu-isu tertentu.

Ishiba menyuarakan sentimen itu, dengan mengatakan "pada saat ini, kami tidak mengantisipasi koalisi" dengan partai-partai oposisi lainnya. LDP akan mengadakan diskusi dengan partai-partai lain dan mungkin mengambil beberapa ide kebijakan mereka, tambahnya.

DPP dan JIP mengusulkan kebijakan yang dapat menjadi tantangan bagi LDP dan Bank Jepang.

DPP menyerukan pengurangan setengah pajak penjualan Jepang sebesar 10% hingga upah riil naik, sebuah kebijakan tidak didukung oleh LDP, sementara kedua partai mengkritik upaya BOJ untuk menaikkan suku bunga dan menghentikan Jepang dari stimulus moneter selama puluhan tahun.

"Terserah apa yang dapat mereka berikan kepada kedua partai ini untuk mencoba dan membuat mereka bergabung dengan pihak mereka. Skenario terbaik adalah memasukkan mereka ke dalam pemerintahan koalisi, tetapi itu tugas yang berat," kata Rintaro Nishimura, seorang rekanan di konsultan The Asia Group.

Dalam sebuah pernyataan, kepala lobi bisnis paling kuat di Jepang Keidanren, Masakazu Tokura, mengatakan ia berharap pemerintahan yang stabil yang berpusat pada koalisi LDP-Komeito untuk mengarahkan ekonomi yang menghadapi tugas-tugas mendesak seperti meningkatkan keamanan energi dan mempertahankan momentum kenaikan upah.

Di satu titik terang, rekor 73 perempuan terpilih menjadi anggota parlemen Jepang yang didominasi laki-laki, melampaui 54 pada pemilihan 2009.