JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna mewujudkan swasembada pangan pada 2028, seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami siap berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait, ini merupakan hal yang sangat positif karena memang untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto tentu tidak bisa sendiri, butuh sinergi yang kuat, dan dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang dipimpin Pak Zulhas, tentunya ini akan semakin menguatkan optimisme kita untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berdaulat," ujar Kepala NFA Arief Prasetyo Adi seusai menghadiri Rakor Menko Bidang Pangan pada Selasa (29/10/2024) di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta (29/10/2024).

"Untuk swasembada pangan itu tentunya yang pertama kami di Badan Pangan Nasional terus mendorong stabilitas pangan yang ujungnya pada terkendalinya inflasi khususnya volatile food. Karena inflasi tidak boleh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan Penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang digunakan untuk intervensi stabilisasi baik berupa operasi pasar murah, untuk bantuan pangan, maupun kondisi kedaruratan seperti bencana," tambahnya.

Untuk pemenuhan stok CPP tersebut, Arief menegaskan bahwa prioritas utama adalah produksi dari dalam negeri sesuai semangat swasembada pangan.

"CPP hari ini yang relatif kuat baru beras, dengan stok mencapai sekitar 1,5 juta ton. Kita meyakini ketahanan pangan berbasis kemandirian pangan dan kedaulatan pangan, sehingga produksi pangan dari dalam negeri ini menjadi sangat penting," ungkapnya.

Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangannya seusai memimpin Rakor Kemenko Pangan tersebut mengungkapkan, kunci untuk mencapai target-target pemerintah di sektor pangan ini adalah sinergi dan kolaborasi.

Zulhas mencontohkan di sektor produksi dimana Kementerian Pertanian sebagai stakeholder utama, banyak kementerian dan lembaga lainnya yang harus terlibat, misalnya air dan irigasi berkaitan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Pupuk, bibit dan benih berkaitan dengan BUMN pangan, lahan berkaitan dengan Pemda dan Kementerian Kehutanan, dan lain sebagainya.

"Oleh karena itu penting adanya koordinasi, dan kita ini satu tim sehingga goal-nya itu adalah untuk mencapai swasembada pada 2028 nanti," ujar Zulhas.   

Hadir dalam Rapat Koordinasi tersebut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar.