JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mendukung usulan penggunaan lahan koruptor untuk pembangunan rumah rakyat dengan catatan aturan dan ketentuannya terpenuhi.

Politikus PDIP ini yakin hal tersebut bakal membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Lasarus merespons pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang mengusulkan agar lahan koruptor digunakan untuk program rumah rakyat.

"Silakan yang penting kan aturan dan ketentuannya dipenuhi kita setuju saja daripada tanahnya enggak dipakai kan mendingan digunakan bisa memproduksi rumah yang murah terjangkau oleh masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah," kata Lasarus di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/10).

Dia menilai, program tersebut bisa direalisasikan selama mendapat dukungan dari semua pihak. Apalagi, kata dia, sudah ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait penggunaan lahan koruptor untuk program rumah rakyat.

"Kalau soal kendala pasti ada kendala teknis lah ya karena ini aset negara tentu kalau semua pihak sepakat kepolisian kejaksaan apalagi kalau misalkan ada perintah presiden supaya itu bisa digunakan ya bisa daripada dibiarkan terlantar begitu saya setuju," kata dia.

Di sisi lain, Legislator Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) belum mau berkomentar banyak soal rencana pembangunan 3 juta rumah dalam setahun. Bagi Lasarus, realisasi program itu bukan barang mudah.

"Saya belum berani mengomentari terlalu jauh dulu takutnya saya salah ngomong karena 3.000.000 rumah satu tahun enggak mudah bukan perkara mudah bahkan saya mengatakan ini cukup membuat bombastis bagi kami," kata Lasarus.

Dia mengajak semua pihak menunggu penjelasan detail dari pihak Kementerian PKP terkait wacana tersebut. Terlebih, rencana pembangunan 3 juta rumah dalam setahun itu belum dibahas di Komisi V DPR.

Lasarus mengatakan, program 3 juta rumah baru dalam setahun bisa dikomentari jika Kementerian PKP sudah menjelaskan detail skema pembiayaan hingga sistem produksi kepada Komisi V DPR.

"Ini harus tergambar dulu tapi marilah kalau pemerintah berani ngomong pastikan mereka sudah punya analisa studi dan seterusnya bagaimana mencapai target 3.000.000 rumah dalam setahun," ucapnya.

Lasarus menekankan pihaknya tidak keberatan bila Kementerian PKP mengajukan penambahan anggaran. Dia menegaskan Komisi V DPR siap mendukung penuh setiap program yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat.

"Enggak apa-apa (penambahan anggaran) kita akan setuju selama pemerintah punya slot anggaran kita akan setujui, apalagi ini untuk menutup dead lock bagi masyarakat berpenghasilan rendah," tandasnya.