BEIJING - Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing akan melakukan perjalanan ke Tiongkok minggu ini untuk menghadiri pertemuan puncak regional, kata media pemerintah pada Senin. Kunjungan ini adalah yang pertama bagi jenderal tinggi yang sedang berjuang itu ke negara tetangga yang berpengaruh itu sejak ia merebut kekuasaan dalam kudeta 2021.

Sejak kudeta, Myanmar dilanda kekacauan, termasuk di wilayah-wilayah di sepanjang perbatasannya dengan Tiongkok, karena gerakan perlawanan bersenjata yang dipadukan dengan milisi etnis minoritas yang mapan berusaha merebut kendali atas wilayah-wilayah yang luas dari pemerintahan militer.

Min Aung Hlaing akan menghadiri pertemuan puncak Subwilayah Mekong Raya dan Strategi Kerja Sama Ekonomi Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS) dan bergabung dalam pertemuan dengan Kamboja, Laos, dan Vietnam pada tanggal 6 dan 7 November di Kunming, kata MRTV.

"Ia akan mengadakan pertemuan dan diskusi dengan otoritas dari Tiongkok dan akan berupaya meningkatkan hubungan bilateral, ekonomi, dan pembangunan di beberapa sektor," katanya, merujuk pada kepala junta.

Kemerosotan militer Myanmar, dalam menghadapi perolehan cepat oleh pejuang anti-junta sejak serangan mendadak Oktober lalu, telah membuat Tiongkok khawatir, yang telah menutup sebagian perbatasan dan menghentikan impor utama ke wilayah-wilayah yang dikuasai pemberontak, Reuters telah melaporkan.

Tiongkok memiliki kepentingan ekonomi strategis di Myanmar, termasuk jaringan pipa minyak dan gas utama yang melintasi negara tersebut dan rencana pembangunan pelabuhan laut dalam di Teluk Benggala.

Beijing juga mengimpor tanah jarang dari negara tetangganya yang lebih kecil untuk digunakan di sektor otomotif dan energi angin.

"Entah dia pergi ke sana untuk menerima lebih banyak dukungan Tiongkok atau lebih banyak tekanan Tiongkok, itu hanya akan berdampak buruk bagi rakyat," kata David Mathieson, analis independen yang memantau Myanmar.

"Tiongkok telah menjelaskan bahwa mereka mendukung SAC dan rencana transisi pemilihan mereka," katanya, mengacu pada Dewan Administrasi Negara junta, yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing.

Junta memulai sensus nasional bulan lalu untuk membuka jalan bagi pemilihan umum tahun depan, meskipun tidak memiliki kendali atas sebagian besar wilayah negara tersebut, dan dengan puluhan partai politik yang dibubarkan.

Beijing menjanjikan dukungan teknis dan bantuan kepada junta untuk sensus dan pemilihan umum yang diusulkan, kata media pemerintah Myanmar pada bulan Agustus setelah Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan Min Aung Hlaing.

Pertemuan tersebut, di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, dipandang oleh beberapa kritikus sebagai dukungan Beijing terhadap junta dan para aktivis di negara yang dilanda perang itu telah menyuarakan rasa frustrasi terhadap sikap Tiongkok, menyebutnya sebagai penghalang bagi perjuangan mereka untuk demokrasi.