• Bisnis

Dampingi DPR Kunjungi Petani, NFA Dukung Penuh Swasembada Pangan

Eko Budhiarto | Kamis, 14/11/2024 06:04 WIB
Dampingi DPR Kunjungi Petani, NFA Dukung Penuh Swasembada Pangan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Prabowo) mengunjungi dan menyerap aspirasi Kelompok Tani Ngesti Mulyo di Desa Mojorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). (foto:NFA)

SUKOHARJO – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh visi swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Arief menyampaikan komitmen tersebut di sela mendampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto (Titiek Prabowo) mengunjungi dan menyerap aspirasi Kelompok Tani Ngesti Mulyo di Desa Mojorejo, Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024).

"Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sukoharjo guna melihat sejauh mana pelaksanaan program pompanisasi dalam rangka peningkatan produktivitas lahan pertanian. Lokasi ini kami anggap relevan mengingat pada Agustus 2024, Kabupaten Sukoharjo meraih penghargaan sebagai kabupaten dengan produktivitas tertinggi kedua nasional," jelas Titiek, panggilan akrab Ketua Komisi IV DPR RI.

"Kunjungan ini untuk menggali informasi dan masukan serta aspirasi terkait program pompanisasi dan upaya peningkatan produksi. Saya juga senang sekali bahwa petani-petani di sini masih semangat, banyak yang muda-muda, 18 persen ya. (Jadi) yang muda bisa ngajak yang lainnya lagi, bahwa pertanian ini menguntungkan, 1 tahun sekarang bisa 3 kali (panen). Tentunya keuntungannya bisa bertambah," imbuhnya.

Sementara itu terkait visi swasembada pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sepenuhnya didukung oleh NFA. Swasembada pangan optimis dapat tercapai dan tentunya harus dilakukan dengan kolaborasi yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Dalam hal ini, NFA memastikan turut mengambil peranan.

“Kami di Badan Pangan Nasional siap mendukung visi swasembada pangan sesuai komando Bapak Presiden Prabowo. Tentunya arah kebijakan pangan akan bermuara pada pencapaian visi swasembada pangan. Di hulu, produksi akan dilecut oleh kementerian teknis dan kami di Badan Pangan Nasional siap melanjutkan peran sebagai penjaga stabilitas harga. Dengan kelembagaan baru Kemenko Bidang Pangan, visi swasembada pangan tersebut akan terorkestrasi dengan sangat baik,” kata Arief.

“Aspek yang terpenting tatkala produksi dalam negeri mengalami surplus, menurut kami di Badan Pangan Nasional adalah kepastian harga bagi petani. Untuk itu, upaya menjaga harga mulai dari tingkat petani sampai harga yang dibeli masyarakat, selama ini menjadi fokus di Badan Pangan Nasional. Kami meyakini dengan kepastian harga yang baik, maka semangat produktivitas petani pun akan selalu ada. Ini karena pencapaian swasembada pangan salah satunya dipengaruhi oleh tingkat produktivitas,” lanjutnya.

Salah satu yang dikerjakan NFA adalah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang selanjutnya dijadikan basis Perum Bulog dalam menyerap produksi dalam negeri. HPP ini juga ditujukan sebagai jaring pengaman harga bagi petani. Efektivitas HPP dapat terlihat karena sepanjang tahun 2023, persentase kasus harga gabah di bawah HPP tercatat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Perum Bulog telah melampaui capaian tahun 2022 dan 2023. Sampai awal November 2024 ini, penguatan stok Bulog yang bersumber dari panen dalam negeri telah menyentuh angka 1,179 juta ton. Sementara di 2022 ada di angka 994 ribu ton dan di 2023 mencapai 1,066 juta ton.

“Kami turut pastikan penyerapan beras dalam negeri yang Badan Pangan Nasional telah beri tugas ke Bulog, realisasinya terus berprogres. Implementasi kebijakan HPP kami harapkan benar-benar ampuh jadi jaring pengaman bagi petani. Tidak boleh ada harga yang anjlok untuk gabah atau beras yang berkualitas. Ini karena pemerintah siap serap,” tegas Arief.

Ini turut menandakan kepastian harga bagi petani berhasil disediakan oleh pemerintah, sehingga turut pula mempengaruhi kesejahteraannya. Pendapatan petani perorangan di 2023 rata-ratanya adalah Rp 66,82 juta per tahun. Sementara pada 2021, rerata unit usaha pertanian perorangan bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,41 juta dalam setahun. Ini berarti rerata pendapatan usaha pertanian perorangan telah mengalami peningkatan sampai lebih dari 4 kali lipat dalam kurun waktu 2021 sampai 2023.

Di kesempatan sama, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Bagas Windaryatno mengemukakan perlunya dukungan agar Sukoharjo dapat menjadi kawasan pertanian modern.

"Kami ke depan ingin menjadi satu kawasan tanaman padi yang modern. Kami berharap ada dukungan dari Komisi IV agar Sukoharjo yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, bisa kita dorong untuk maju," urai Bagas.

"Kepada Bapak Kepala Badan Pangan Nasional, karena di Sukoharjo itu ada dinas pangan yang mengurus hilir, kami di Sukoharjo membutuhkan 1 unit bantuan mobil untuk pengawasan keamanan pangan. Mohon kiranya nanti bisa dialokasikan," ungkapnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja Komisi IV DPR RI hari ini antara lain Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Abdul Kharis Almasyhari beserta anggota Komisi IV DPR RI antara lain Rokhmin Dahuri, Edoardus Kaize, Alien Mus, Robert Joppy Kardinal, Adrianus Asia Sidot, Darori Wonodipura, T.A  Khalid, Sulaeman Hamzah, Rajiv, Arif Rahman, Hindun Anisah, Rina Sa’adah, Slamet, dan  Herry Dermawan.

Selain itu, hadir pula Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Sukoharjo Agus Santoso, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian Fadjry Djufry, Direktur Utama ID FOOD Sis apik Wijayanto, Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufik, dan Direktur Manajemen Risiko PT Pupuk Indonesia (Persero) Ninis Kesuma Adriani.