BANDUNG – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA)
Arief Prasetyo Adi menyatakan, program bantuan pangan beras merupakan upaya intervensi pemerintah untuk menjaga inflasi dan daya beli. Program ini juga dinilai sebagai penyangga ekonomi masyarakat miskin.

"Bantuan pangan beras ini bukan hanya sekedar bantuan, tetapi ini merupakan intervensi pemerintah dalam menjaga inflasi dan juga terkait dengan daya beli. Inflasi kita secara tahunan membaik di 1,71 persen," kata Arief saat memberi arahan dalam `Pertemuan Evaluasi Bantuan Pangan Beras Tahun 2024` di Bandung, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024).

Menurutnya, dengan target inflasi nasional di kisaran angka 2,5 persen plus minus 1,dia optimistis inflasi pangan juga dapat terkendali.

"Inflasi volalite food di 0,89 persen, ini angka yang baik. Oleh karena itu, saya mau mengucapkan terima kasih atas praktik baik program ini dan kita akan tutup tahun 2024 ini dengan bantuan pangan di bulan Desember," tambahnya.

Selain terhadap inflasi, program banpang beras juga disebut Badan Pusat Statistik (BPS) turut berandil sebagai salah satu program sosial yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan selama periode Maret 2023 sampai Maret 2024. Dengan sokongan beras pemerintah sejumlah 10 kilogram (kg) ke masing-masing penerima tiap bulannya, mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat miskin.

Penyediaan berupa beras 10 kg berkualitas baik per bulannya yang dikelola oleh Perum Bulog dapat membantu sepertiga konsumsi beras suatu keluarga miskin. Menurut BPS, pada Maret 2024, rerata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang. Sementara rerata konsumsi beras per kapita dalam sebulan di tahun 2024 adalah 6,50 kg.

Dengan kata lain, rumah tangga miskin dalam sebulan setidaknya membutuhkan beras 31,07 kg. Dengan adanya sokongan beras dari banpang sejumlah 10 kg, maka sepertiga kebutuhan beras dalam sebulan telah terpenuhi.

"Bantuan pangan beras 2 tahun terakhir ini adalah yang paling masif dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama-sama. Bulog pun mungkin merasakan 2 tahun ini yang paling menantang ya. Untuk itu, evaluasi ini akan menjadi bahan masukan konstruktif bagi kita semua dan tentunya ke depan, akan semakin baik lagi," ujarnya.

Kepada perusahaan transporter, Arief juga menghaturkan apresiasinya karena telah mampu menjangkau ke pelosok negeri demi mensukseskan banpang beras ini.

"Kita kalau tak ada transporter juga sulit dan tolong untuk distribusi ke Papua, agar diperhatikan. Ini karena negara harus hadir untuk saudara-saudara kita di Papua. Mereka di sana juga harus mendapatkan, diberikan, dan disampaikan," ular Arief.

"Saya ingin sampaikan kepada bapak ibu semua bahwa kita mengerjakan ini juga merupakan suatu ibadah. Visi swasembada pangan dari Bapak Prabowo memang challenging dan tujuannya mulia sekali, agar Indonesia bisa memenuhi kebutuhan pangannya secara berdikari dari hasil keringat petani dalam negeri," kata Arief.

"Dari itu, nanti tahun 2025 kita usulkan karena masih sangat dibutuhkan bantuan pangan beras. Nanti bulan Januari Februari kita sedang minta dianggarkan kembali. Misalnya ada perubahan data PBP pun kita akan ikuti, tentunya melalui koordinasi dengan Kemenko Pangan," tutupnya.

Dalam forum pertemuan evaluasi hari ini, Anggota Ombudsman Republik Indonesia Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa program banpang beras perlu dilanjutkan pemerintah.

"Ombudsman berpendapat bahwa program penyaluran beras bantuan seperti ini, menjadi penting untuk dilanjutkan oleh pemerintah. Tahun ini gejolak harga beras jauh lebih adem dibandingkan tahun sebelumnya," ungkapnya.

Turut hadir pula antara lain Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, Satgas Pangan Polri Kombes Pol Eka Mulyana, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani, Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, beserta dinas urusan pangan Provinsi dan Kabupaten/kota dan perusahaan transporter bantuan pangan.