Ikon ibu kota Indonesia di Jakarta, Monumen Nasional (Monas) (Foto: sindonews.com)
JAKARTA - Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai sebuah negara, termasuk dalam hal perpindahan ibu kota. Sebelum Jakarta resmi menjadi ibu kota Indonesia, terdapat tiga wilayah yang pernah menjadi pusat pemerintahan negara.
Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Indonesia pada 4 Januari 1946 - 27 Desember 1949, saat ini pemerintah Republik Indonesia harus mengungsi dari Jakarta akibat agresi militer Belanda dalam mempertahankan kolonialismenya.
Pada saat itu, kondisi keamanan di Jakarta tidak memungkinkan bagi pemerintahan untuk beroperasi dengan baik. Yogyakarta dipilih karena memiliki lokasi strategis di Jawa Tengah, hubungan baik dengan Kesultanan Yogyakarta, serta dukungan besar dari Sultan Hamengkubuwono IX.
Sultan Yogyakarta bahkan menyediakan Istana Kepresidenan Gedung Agung sebagai pusat pemerintahan sementara. Selama menjadi ibu kota, berbagai peristiwa penting terjadi di Yogyakarta, termasuk agresi militer Belanda II pada 1948.
Bukittinggi juga pernah menjadi ibu kota pemerintahan darurat yang dikenal sebagai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949. Saat itu, Yogyakarta sedang diduduki oleh Belanda setelah agresi militer kedua, sehingga Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap.
Sebagai respons, Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Sumatera membentuk PDRI di Bukittinggi untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Kota ini dipilih karena lokasinya yang jauh dari pusat konflik di Jawa dan memiliki kondisi geografis yang terlindung oleh perbukitan.
Bireuen, sebuah kota kecil di Aceh, juga pernah menjadi pusat pemerintahan sementara Republik Indonesia. Pada tahun 1948, Presiden Sukarno dan sejumlah tokoh penting seperti Hatta dan Sjahrir sempat berpindah ke wilayah ini saat situasi keamanan di Jawa semakin genting akibat konflik dengan Belanda.
Di Bireuen, Presiden Sukarno bahkan sempat memimpin rapat penting dalam sebuah warung kopi, yang sekarang dikenal sebagai Rumah Kopi Presiden. Meskipun periode Bireuen sebagai ibu kota sangat singkat, peran Aceh dalam mendukung perjuangan kemerdekaan sangat besar, baik dari segi dukungan logistik, finansial, maupun moril.
