JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI Hidayat Nur Wahid, menerima audiensi Wadah Silaturahmi Madrasah Tsanawiyah Swasta (Wasilah) Jakarta Selatan dan menyoroti khususnya kesejahteraan guru madrasah yang belum mengalami peningkatan signifikan.

HNW sapaan akrabnya menyebut di antara aspirasi para guru madrasah adalah mayoritas mereka bukan PNS dan belum mendapatkan sertifikasi yang kuotanya sangat terbatas setiap tahunnya.

“Menteri dan kebijakan pendidikan silih berganti, namun guru madrasah masih harus menanti giliran sertifikasi yang tak kunjung hadir. Saya mendorong di suasana peringatan hari guru tahun ini yang bertepatan dengan tahun pergantian Pemerintahan nasional dan daerah, dijadikan momentum oleh Pemerintah untuk menguatkan keberpihakan bagi para guru, khususnya guru madrasah,” kata HNW pasca menerima audiensi Wasilah di Gedung GBHN MPR-RI, Selasa (26/11).

Selain dari Wasilah, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia secara terbuka juga menyoroti guru madrasah yang seolah hanya menjadi kelompok pinggiran dalam percaturan kebijakan guru, bahkan kesejahteraannya berada di kasta terendah dalam rekan seprofesi.

HNW menjelaskan, berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, per tahun 2024 ini terdapat 981.296 guru yang tercatat oleh Kemenag dari jenjang RA hingga Madrasah Aliyah.

Dari jumlah itu, yang sudah sertifikasi hanya 239.836 guru (24,4%). Sisanya sebanyak 741.460 guru kemungkinan besar belum mendapatkan sertifikasi, di mana jumlah ini lebih banyak dari yang diadvokasi JPPI sebanyak 484.737 guru belum sertifikasi.

“Data di atas real-time bisa dilihat di EMIS Kemenag, meskipun terkait data sertifikasinya masih belum sinkron. Tapi intinya mayoritas guru madrasah hari ini memang belum mendapatkan sertifikasi maupun status kepegawaian tetap seperti PNS atau PPPK,” kata HNW.

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menerangkan, berdasarkan temuan berbagai Rapat Kerja Komisi VIII DPR-RI dengan Kemenag, kuota sertifikasi guru Madrasah tiap tahunnya hanya di angka 9000an orang. Dampaknya timbul antrean puluhan tahun untuk sertifikasi guru, sehingga banyak guru madrasah yang pensiun tanpa memperoleh sertifikasi.

Sebagai salah satu solusi, dirinya sudah mengusulkan agar Guru Madrasah bisa masuk skema 1 juta guru PPPK yang gencar diselenggarakan sejak tahun 2022. Namun, guru Madrasah ternyata juga tidak diprioritaskan dengan hanya mendapatkan 9.459 untuk formasi PPPK tahun 2022, dan di rekrutmen tahun 2024 hanya dapat diajukan 19.437 formasi PPPK untuk guru madrasah.

“Selain soal keberpihakan pada guru madrasah, secara umum ketimpangan anggaran antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan adalah isu besar yang terus saya soroti dan advokasi. Sehingga betul-betul bisa tercapai tujuan pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3),” lanjutnya.

Adapun khusus di Jakarta, Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini telah menginstruksikan kadernya yang bertugas sebagai Ketua DPRD DKI untuk mengawal realisasi sekolah swasta gratis bagi warga Jakarta yang anggarannya sudah disepakati di DPRD.

Dirinya mendorong agar perkumpulan madrasah swasta seperti Wasilah turut berpartisipasi aktif dalam program tersebut, apalagi banyak madrasah swasta yang memang menerima murid dari keluarga kurang mampu, sebagai sasaran program sekolah gratis.

Ketua Wasilah Jakarta Selatan Kyai Dhiyauddin Ghozali menyampaikan apresiasinya atas dukungan HNW pada madrasah swasta, dan berharap upaya keberpihakan madrasah bisa terus dikawal ke berbagai stakeholder pemerintahan.

“Tentu aspirasi madrasah terkait peningkatan kesejahteraan dan pengembangan fasilitas akan terus kami perjuangkan, khususnya ke Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, juga kepada Baznas dan Lembaga-Lembaga Zakat, yang seluruhnya adalah mitra kerja saya di Komisi VIII DPR-RI. Semoga para kepala Madrasah yang tergabung di Wasilah bisa terus meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik agar mampu menjadi generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.