JAKARTA – Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mendukung transformasi Perum Bulog sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto guna mewujudkan swasembada pangan.

Pematangan pembahasan hal tersebut mengemuka dalam rapat di Kantor Pusat Bulog, Jakarta, Jumat (29/11/2024) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Disebutkan, saat ini pemerintah tengah bekerja dalam memformulasikan skema penguatan Bulog tersebut.

"Kita hari ini melanjutkan rapat yang pertama secara resmi mengenai transformasi Bulog, karena ini sudah diputuskan dalam Ratas yang dipimpin Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Pendek kata, banyak yang kita bahas, tetapi kesimpulannya nanti akan diperdalam di masing-masing instansi yang terkait," ujar Zulhas.

"Karena kita ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan gitu. Jangan nanti kuat tapi nggak bisa jalan. Semua ini dalam rangka untuk mencapai program prioritas Bapak Presiden. Kita harus swasembada pangan, sebagai negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan. Mudah-mudahan kita di 2027 bisa sukses," tambahnya.

Zulhas turut mengumumkan kepastian kelanjutan program bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di Januari dan Februari tahun depan. Alokasi bantuan pangan beras sebanyak 160 ribu ton per bulan dan SPHP beras sebanyak 150 ribu ton per bulan.

Zulhas pun mendorong Bulog ke depannya untuk dapat fokus mengelola komoditas pangan pokok strategis, sehingga dapat berperan sebagai stabilisator dan juga penyangga.

"Yang paling penting ya, menurut saya, kalau Bulog sudah bisa urus beras dengan jagung, itu luar biasa. Kalau ditambah bonus lagi sama gula, aduh, itu juara dunia. Tidak ada yang bisa mampu (kelola) 3 (komoditas) itu," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi menyatakan dukungannya terhadap rencana transformasi kelembagaan Perum Bulog yang merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, strategi orang nomor satu Indonesia tersebut bertujuan demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia seiring dengan pencapaian visi swasembada pangan dan lumbung pangan dunia.

Arief menekankan urgensi Bulog dalam penyiapan infrastruktur pascapanen dalam kaitan penyerapan produksi dalam negeri.

"Hal yang paling urgent hari ini di Bulog adalah mempersiapkan infrastruktur, khususnya dryer dan SPP (Sentra Penggilingan Padi). Kalau tadi Mas Wamen Pertanian menyampaikan untuk siap-siap menyerap, berarti harus siap dryer dan SPP itu, serta gudang pula," katanya.

Berkaitan dengan itu, NFA turut memantau pengadaan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang bersumber dari dalam negeri. Adapun realisasi pengadaan beras dalam negeri yang dilaksanakan Bulog di 2024 ini telah melampaui capaian tahun 2022 dan 2023. Hingga minggu ketiga November 2024 ini, penguatan stok setara beras yang bersumber dari panen petani dalam negeri telah menyentuh angka 1,22 juta ton. Sementara di 2022 ada di angka 994 ribu ton dan di 2023 di 1,066 juta ton.

Arief pun turut membeberkan data komparasi dengan korporasi bidang pangan di India, yaitu The Food Corporation of India (FCI). Menurutnya FCI sangat fokus mengelola pangan berjenis grains atau biji-bijian dengan stok yang besar dan tidak untuk kepentingan profit perusahaan.

"Jadi FCI ini memang punya gandum sama beras. Kalau di India itu dia grains gitu, mau gandum, mau apa, pokoknya biji-bijian. Kemudian buffer stoknya banyak, di situ juga offtake hasil pertanian. Penjualan pangannya pasar bebas, tapi tidak untuk profit. Revenue-nya sekitar Rp 272 triliun. Anggarannya pemerintah pusat, subsidi harga pangan, pinjaman komersial, dan obligasi, juga penjualan komersial. Ini mengenai FCI," papar Arief.

Sementara kondisi produksi Indonesia, terutama beras, belum mengalami surplus berlebih seperti India atau negara lain.

"Sebagai pembanding, bagaimana produksi Indonesia dibandingkan India dan negara-negara lain, khususnya beras. Produksi dan kebutuhan kita lebihnya hanya sedikit. Ini data USDA (United States Department of Agriculture) tahun 2022," ujarnya.

"Misalnya kita bicara India, produksi dan konsumsi lebihannya itu ada 21 juta ton. Kemudian negara tetangga kita, Vietnam, kebutuhan 21,5 juta ton, produksinya 27 juta ton, sehingga dia masih lebih sekitar 6 juta ton sebagai food reserve. Jadi urutannya adalah produksi diserap. Kalau masih bisa sebagai food reserve, disimpan. Kelebihannya supaya harga tidak jatuh, maka di ekspor," lanjutnya.

Food reserve atau Cadangan Pangan Pemerintah sendiri dipergunakan untuk program pemerintah untuk menyokong perekonomian dan stabilitas pangan. Sebagaimana diketahui, sejak 2023, bantuan pangan beras telah digulirkan oleh Bulog atas penugasan dari NFA. Paket bantuan pangan yang disalurkan adalah dalam bentuk beras 10 kilogram per bulan kepada masing-masing Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Di 2023, bantuan pangan beras telah disalurkan untuk alokasi 7 bulan kepada 21,3 juta PBP. Dengan itu, total beras berkualitas yang telah dikucurkan mencapai 1,4 juta ton. Sementara di 2024, bantuan pangan beras dialokasikan untuk alokasi selama 9 bulan kepada 22 juta PBP. Total sebanyak 1,9 juta ton didistribusikan Bulog ke seluruh penjuru Indonesia.

Atas program tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2024 meneguhkan bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 25,22 juta orang. Ini mengalami penurunan sebanyak 0,68 juta orang terhadap Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang.

Ada pula pelaksanaan program operasi pasar murah yang digencarkan Bulog melalui penugasan NFA. Di 2022, dengan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) telah disalurkan beras sejumlah 1,3 juta ton. Selanjutnya nama program berganti menjadi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Di 2023, SPHP beras mencapai 1,196 juta ton atau 110,30 persen dari target 1,085 juta ton. Pada 2024 ini, realisasi sampai 29 November telah berada di 1,3 juta ton atau 93,12 persen dari target 1,4 juta ton.