JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menyatakan, NFA fokus pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh penjuru Indonesia. GPM merupakan program yang menjadi bagian dari kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Terkait hal tersebut, NFA menyerahkan lima unit ‘SPHP Mobile’ berupa mobil box kepada lima pemerintah daerah terpilih. Dengan penyerahan mobil tersebut, diharapkan GPM dapat diintensifkan dan hadir di daerah-daerah yang sebelumnya belum terjangkau.

“Hari ini kita berkesempatan untuk memberikan lagi, stimulus kepada daerah-daerah yang sangat memerlukan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan. Jadi lima kendaraan ini agar bisa digunakan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Karena dengan ini bisa menjangkau daerah-daerah yang memang belum terjangkau sebelumnya,” jelas Arief usai acara simbolis pelepasan ‘SPHP Mobile’ di Kantor NFA, Jakarta, Senin (2/12/2024).

"Memang ini sangat diperlukan untuk bisa sampai ke masyarakat secara lebih luas, sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo harus bisa berkarya dan sampai kepada masyarakat banyak. Ini salah satunya dan ini program nyata. Jadi ini harus bisa sampai ke masyarakat yang paling jauh sekalipun," ucap Arief.

Lebih lanjut, dengan adanya ‘SPHP Mobile’ diharapkan agar pemerintah daerah mampu menggencarkan GPM di wilayahnya. Transaksi jual beli pun dapat dilaksanakan di ‘SPHP Mobile’ karena terdapat ornamen semacam toko yang mampu memuat sejumlah pangan pokok strategis yang dibutuhkan masyarakat.

Lima pemerintah daerah yang menerima unit ‘SPHP Mobile’ hari ini antara lain adalah Sumatera Barat, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Kalimantan Tengah. Adapun pagu anggaran ‘SPHP Mobile’ per unitnya adalah Rp 400 juta.

Arief menekankan kepada pemerintah daerah yang menerima apresiasi ini, mengoptimalkan penggunaannya bagi kepentingan masyarakat.

“Nanti ke depan saya minta ada list setiap harinya SPHP Mobile ini kemana saja. Jadi di kelurahan mana saja, terjadwal, dan dikoordinasikan dengan masyarakat agar produk kita bisa bantu masyarakat. Kalau perlu dalam sehari ada 2 sampai 3 titik. Jadi semakin bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, utamanya di 5 daerah penerima," pinta Arief.

"Tugas dari pemerintah pusat itu memberikan stimulasi agar pemerintah daerah bisa melakukan hal yang sama. Jadi Badan Pangan Nasional itu dalam setiap kegiatannya itu mendorong, tapi yang kita harapkan adalah bisa menjadi contoh dan menjadi stimulus daerah untuk bisa mengerjakan hal yang sama dengan baik. Ini inisiasi yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional. Misal kalau kita lihat sudah ribuan titik untuk GPM," paparnya.

GPM sendiri merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai stakeholder pangan yang dikoordinasikan oleh NFA. Program ini terbilang cukup ampuh dalam menekan gejolak fluktuasi pangan. Intensitas pelaksanaan GPM dari tahun ke tahun pun semakin mengalami eskalasi yang impresif.

Di tahun 2022, GPM digelar di 442 titik yang tersebar 30 provinsi dan 110 kabupaten/kota. Sementara pelaksanaan GPM sepanjang 2023 semakin intensif dan mengalami kenaikan pesat sampai 267 persen dibandingkan 2022. GPM di 2023 tercatat sebanyak 1.626 kali di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada GPM di 2024 pun turut mengalami kinerja yang prima. Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian GPM di tahun ini melesat pesat hingga 439,5 persen. Total GPM sampai minggu ketiga November telah capai 8.773 kali di 37 provinsi dan 478 kabupaten/kota.

Selain dalam bentuk GPM, intervensi yang pemerintah lakukan juga dalam bentuk program beras SPHP. "Bulog itu punya stok beras hari ini 1,9 juta ton. Nanti akhir tahun bisa 2 juta ton. Jadi indikator-indikator ini menandakan bahwa ketahanan pangan kita baik. Program SPHP beras 150 ribu ton per bulan untuk Desember Januari Februari," sebut Arief.

"Dalam rapat terbatas terakhir dengan Bapak Presiden, beliau menyetujui nanti di Januari Februari perlu ada intervensi pemerintah. Ada SPHP beras, yang satu lagi bantuan pangan beras. Keduanya ini dijalankan untuk membantu masyarakat luas. Jadi harga wajar di tingkat petani, harga wajar juga di konsumen. Ini yang kita jaga," ujarnya.

Salah satu penerima ‘SPHP Mobile’, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Dyah Lukisari, mengungkapkan pihaknya semakin terpacu untuk melaksanakan berbagai program pengendalian pangan dengan adanya fasilitas ini. Apalagi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terbaik yang menerima ‘Bapanas Award 2024’ dengan kategori GPM Provinsi Terbaik Nasional Tahun 2023.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pangan Nasional atas bantuan mobil SPHP untuk Jawa tengah. Di Jawa tengah, SPHP dilakukan sangat intens. Saat ini saja 2024, (GPM) sudah 993 kali di 35 kabupaten/kota. Jadi ini sangat membantu karena jangkauan Jawa Tengah punya wilayah yang cukup luas (hingga) 35 kabupaten/kota,” kata Dyah.

Turut hadir dalam kegiatan hari ini antara lain Direktur Ketersediaan Pangan NFA Indra Wijayanto, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan NFA Rachmi Widiriani, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA Yusra Egayanti, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Ismed Wijaya, Plt. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Derry Swasti, Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY R. Hery Sulistio Hermawan, dab Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah Ahmad Elpiansyah.