PARIS - Perdana menteri baru Prancis harus berasal dari sayap kiri dan setiap pemerintahan koalisi harus berkomitmen untuk mengubah pensiun dan membantu biaya hidup. Hal itu diserukan kaum Sosialis menjelang perundingan baru dengan presiden dan partai-partai lain pada hari Selasa.

Dalam surat kepada Presiden Emmanuel Macron, yang diunggah di X sebelum perundingan di Istana Elysee, ketua partai Sosialis Olivier Faure mengulangi ancamannya bahwa ia akan segera keluar dari perundingan jika Macron menunjuk perdana menteri sayap kanan lainnya.

Partai Sosialis kiri-tengah dipandang sebagai penentu kemenangan dalam upaya Macron untuk membentuk pemerintahan baru dengan dukungan parlemen yang cukup untuk memastikan pemerintahan tersebut tidak akan digulingkan seperti kabinet terakhir di bawah Michel Barnier, seorang konservatif veteran.

Faure mengatakan bahwa jaminan apa pun untuk tidak memilih pemerintahan berikutnya dari kekuasaan, yang disebut sebagai perjanjian "non-censure", akan bergantung pada "perubahan arah politik yang sesungguhnya".

Ia mengutip pensiun dan biaya hidup sebagai salah satu prioritasnya, dengan mengatakan "kami tetap setia pada mandat yang diberikan pemilih kepada kami" meskipun ada tanda-tanda yang semakin meningkat bahwa aliansi elektoral sayap kiri yang dikenal sebagai Front Populer Baru mungkin akan bubar jika faksi-faksi yang lebih moderat bergabung dengan pemerintah.

"Saya mendesak mereka untuk tidak menyerah pada godaan pemerintahan persatuan nasional dan koalisi besar," kata Manuel Bompard, seorang pemimpin partai garis keras sayap kiri Prancis yang Tidak Tertunduk (LFI) kepada televisi France 2.

Macron akan bertemu dengan partai-partai politik yang terbuka untuk berkompromi dalam pembentukan pemerintahan pada pukul 14.00 CET (13.00 GMT) pada hari Selasa, kata Istana Elysee pada hari Senin. Seorang sumber yang dekat dengan Macron mengatakan baik partai sayap kanan Reli Nasional maupun LFI tidak ingin diundang.