JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi pernyataan Prabowo terkait pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Pemikiran serupa sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN.

Hal tersebut sebagaimana diutarakan Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, Jumat (13/12).

“Hanya saja, kami tentu perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikannya ke publik. Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol,” katanya.

Saleh menjelaskan, PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana seperti yang dahulu pernah diterapkan.

Menurut dia, hasilnya tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini. Mereka yang dipilih melalui DPRD banyak juga yang berprestasi. Bahkan, banyak yang legendaris dan masih dikenang sampai sekarang.

"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya. Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini,” katanya.

Namun demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini dinilai tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi. Kalau mau mudah, semua pihak harus melakukan pemetaan terhadap aspek-aspek pemilu yang perlu dirubah. Sebelum membahas UU, pemetaan tersebut telah selesai dan dipahami semua pihak.

"Karena ini dari presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah,” katanya.

"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi  sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi,” demikian Saleh Partaonan Daulay.