JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa peduli lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi dari Emil Salim Institute (ESI) di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12).

"Peduli pada lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi. Hal demikian ditegaskan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945. Jadi pertemuan yang kita gelar hari ini merupakan tugas konstitusi,” kata Eddy.

Eddy mengucapkan terima kasih kepada komunitas dan organisasi yang peduli terhadap lingkungan hidup.

“Saat ini banyak komunitas, civil society, yang mempunyai kepedulian besar terhadap isu perubahan iklim, namun mereka berjalan sendiri-sendiri. Bila berhimpun dalam satu wadah, tentu saja gaungnya akan jauh lebih besar dan kuat dampaknya,“ ujar dia.

Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi energi dan lingkungan hidup ini mendukung penuh langkah ESI dan komunitas lainnya dalam mengkampanyekan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan peduli terhadap perubahan iklim.

“Harus ada perpaduan antara rencana dan kerja nyata. Pentingnya berkolaborasi dengan seluruh kelompok masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu perubahan iklim termasuk di dalamnya memberi pendidikan kepada masyarakat terkait perubahan perilaku. Misalnya mendaur ulang sampah dan menghemat energi,“ jelasnya.

Wakil Ketua Umum PAN ini juga mengajak para pengusaha untuk ikut serta peduli terhadap lingkungan hidup.

“Gedung-gedung perkantoran yang saat ini menyerap energi dengan jumlah besar perlu menggunakan smart technology, misalnya memanfaatkan teknologi otomatisasi ketika sudah tidak ada orang di ruangan atau sebuah gedung, listrik dan AC-nya otomatis mati atau bisa juga dengan pemanfaatan solar panel di dalam gedung tersebut,” ujarnya.

Di sisi lain, perubahan iklim dirasakan begitu nyata, salah satunya adalah semakin berkurangnya debit air yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah yang  menjadi lahan pertanian.

“Ada fenomena mengapa banyak petani yang menjual lahannya padahal lahan itu sudah dimiliki secara turun menurun. Mereka menjual lahannya bukan karena tidak bisa berkompetisi, bukan juga karena harga pupuk mahal dan kesulitan menjual produksi selepas panen, namun mereka menjual lahan sebab kekurangan air,” ungkap Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Cianjur ini.

Menurutnya, kekurangan air dikarenakan sumber air yang ada banyak tersedot untuk kebutuhan industri dan rumah tangga. “Selama menjadi anggota DPR dari dapil di Cianjur, saya sudah membangun sumur air di 150 titik,” ujarnya.

Eddy mengimbau kepada pemerintah untuk memperhatikan dan mencari solusi terkait kekurangan air di Cianjur sebab kabupaten itu merupakan lumbung beras nasional agar tidak berdampak pada produksi beras nasional.

Selain ESI hadir dalam pertemuan tersebut ada komunitas Plasticpay, MyEco, Waste Water Industry, IEC, Puteri Chocolate, dan Queen of World Tourism.