SEOUL - Otoritas Korea Selatan melakukan upaya baru pada hari Selasa untuk menggeledah kantor presiden dan memperoleh bukti sebagai bagian dari penyelidikan atas legalitas upaya singkat Presiden Yoon Suk Yeol untuk memberlakukan darurat militer, Kantor berita Yonhap melaporkan.

Yon dimakzulkan pada hari Sabtu atas keputusan darurat militernya dan diskors dari tugas kepresidenannya.

Tim investigasi gabungan yang meliputi polisi dan Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mencoba mengakses server komputer dari layanan keamanan kantor kepresidenan untuk mendapatkan rekaman telepon termasuk yang digunakan oleh komisaris polisi, kata Yonhap, mengutip tim tersebut.

Ini akan menjadi kedua kalinya pihak berwenang mencoba menyerbu kantor kepresidenan atas pernyataan darurat militer yang dibatalkan dalam beberapa jam setelah kebuntuan dengan parlemen. Upaya pada tanggal 11 Desember berakhir tanpa akses masuk, tetapi kantor kepresidenan secara sukarela menyerahkan beberapa data.

Polisi dan kantor kepresidenan tidak memberikan komentar langsung. CIO menolak berkomentar.

Sejak pernyataan publik terakhirnya tak lama setelah ia dimakzulkan oleh parlemen dalam pemungutan suara pada hari Sabtu, Yoon tidak banyak tampil dan pihak berwenang serta Mahkamah Konstitusi belum dapat menghubungi atau memanggilnya, menurut pengadilan dan pejabat.

Yoon telah menyusun tim hukum untuk membela diri terhadap tuduhan pemberontakan dan dalam kasus Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan apakah akan mencopotnya dari jabatan atau mengembalikan kekuasaannya.

Sementara itu, penjabat presiden Korea Selatan Han Duck-soo pada hari Selasa menyerukan selama rapat kabinet agar anggaran pemerintah tahun depan segera dilaksanakan mulai awal tahun 2025 untuk membantu menghidupkan kembali ekonomi negara yang melambat.

Han telah berupaya untuk meyakinkan sekutu Korea Selatan dan menenangkan pasar keuangan sejak mengambil alih tugas Yoon setelah presiden dimakzulkan.

Pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan 75% dari anggaran tahun 2025 untuk dilaksanakan selama paruh pertama tahun ini, kata kementerian keuangan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Korea Selatan menghadapi tantangan ekonomi, termasuk meningkatnya ketidakpastian bagi negara yang bergantung pada perdagangan yang disebabkan oleh janji Presiden terpilih AS Donald Trump untuk menaikkan tarif, karena pertumbuhan ekspor di ekonomi terbesar keempat di Asia melambat selama empat bulan berturut-turut pada bulan November, ke level terlemah dalam 14 bulan.