JAKARTA – Pemerintah menekankan pentingnya stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2025 guna merealisasikan program swasembada pangan. Stok CPP berkorelasi erat dengan penyerapan hasil produksi pangan dalam negeri oleh BUMN pangan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan hal itu usai memimpin rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Jakarta, Senin (23/12/2024). Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi turut hadir dalam rakortas tersebut.

"Kita tadi membahas mengenai CPP. Program prioritas utama Bapak Presiden Prabowo adalah swasembada pangan. Oleh karena itu, CPP menjadi penting. (Untuk) beras, sekarang stok kita 2 juta ton. Kita rencanakan (2025) nanti akan dibawa ke Ratas dengan Bapak Presiden, sekurang-kurangnya 2,5 juta ton. Artinya serapan dari petani kuat, kemudian public confident (juga), stok Bulognya besar," ujar Zulhas.

"Yang kedua, jagung. Kita putuskan tadi nanti akan disampaikan kira-kira antara 1 juta sampai 2 juta ton. (Ini) agar hasil produksi petani bisa diserap oleh Bulog dengan harga bagus. Nah nanti Bulog bisa menjual itu tentu dengan harga di bawah. Misalnya kalau beli Rp 5.500, lelangnya bisa Rp 4.500, artinya (pemerintah) memberikan subsidi. (Daripada) kita harus impor. Ini sangat membantu peternak," jelasnya.

Zulhas juga kembali menegaskan bahwa beras jenis medium dan premium tidak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini karena Presiden Prabowo Subianto berpihak pada masyarakat menengah ke bawah, maka PPN akan dikenakan pada barang-barang mewah saja.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan hal serupa. Menurutnya, hanya beras khusus yang berasal dari importasi yang dikenakan PPN. Hal ini agar produksi beras dalam negeri dapat terus melejit.

"Jadi beras medium dan premium tidak kena PPN. Beras yang kena PPN itu, beras khusus yang diimpor, misalnya untuk di hotel atau restoran. Ini karena kita lagi dorong produksi dalam negeri, supaya petani kita juga dapat margin yang bagus," ujar Arief.

Sementara mengenai target CPP tahun 2025 yang akan diusulkan ke Presiden Prabowo pada kesempatan berikutnya, Arief menyebutkan telah sejalan dengan Asta Cita.

"CPP untuk tahun 2025 ini karena semangatnya kita semua adalah swasembada pangan. Saat Bapak Presiden dorong terus produksi pangan, tentu harus ada yang menyerap. Nah berapa persen yang diserap oleh Bulog atau ID FOOD, itu tadi untuk CPP," jelasnya.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2024, beberapa pangan pokok strategis masih akan memiliki stok yang mumpuni sampai akhir 2024 ini. Stok beras secara nasional di akhir tahun diestimasikan berada di angka 8,3 juta ton. Ini termasuk stok di Bulog yang diperkirakan masih ada 2 juta ton. Untuk stok jagung akhir tahun 2024 juga diproyeksikan masih cukup besar di 3,6 juta ton.

Sementara stok gula konsumsi di akhir 2024 dihitung masih ada di angka 1,4 juta ton. Untuk daging ayam ras sampai akhir 2024 diestimasikan 283 ribu ton. Lalu telur ayam ras stok akhir 2024 sebanyak 177 ribu ton. Daging sapi dan kerbau hingga akhir tahun ini diperkirakan masih terdapat total 68 ribu ton.

"Kita harus persiapkan betul sebelum Februari dan akhir Maret, kita akan panen raya. Panen raya itu nanti gabahnya bisa di atas 13 juta. Jadi Pak Menko inisiasinya rapat hari ini bahas CPP. Step berikutnya pemerintah daerah juga harus punya cadangan pangan sendiri," ungkap Arief.

"Kita juga terima kasih kepada Kementerian Keuangan karena selama 2 tahun terakhir telah berikan penjaminan. Kalau yang jamin Menteri Keuangan, kan pasti Bank yakin, makanya Bulog terima sampai Rp 23 triliun penjaminan. Ini karena BUMN pangan dalam memperkuat stok CPP, perlu dana untuk pengadaannya, termasuk membeli langsung dari petani. Dengan itu, petani kita pun tidak ada lagi yang kesulitan dalam menjual hasilnya," papar Arief.

Menyadur publikasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang `Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024`, dilaporkan hanya ada 7,65 persen Usaha Pertanian Perorangan (UTP) yang mengalami permasalahan berupa kesulitan pemasaran hasil pertanian. Sementara 92,35 persen menyatakan tidak ada permasalahan dalam pemasaran hasil pertanian.

Terkait itu, pemerintah tentunya akan mengerahkan BUMN pangan guna mengoptimalkan pasokan CPP yang bersumber dari petani pangan domestik. Adapun SEP 2024 dilaksanakan BPS pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Total sampel menyasar pada 318.340 unit UTP, 5.822 unit UTL, dan 5.831 unit UPB.

Dalam rakortas ini hadir Menteri BUMN Erick Thohir; Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana; Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan; Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata; Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa; Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono; dan Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto.