BANDUNG – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mendorong Pemda untuk terus mempertebal stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD). Penebalan dilakukan guna mewujudkan program swasembada pangan, seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya hanya mengingatkan kembali bahwa setiap daerah harus punya neraca pangan daerah. Jadi tahu persis apa yang diproduksi dan apa yang akan di kerja sama antardaerah. Lalu CBPD, kita lihat Jawa Barat sudah punya dan terbesar dibandingkan daerah lain. Ini baik sekali," ujar Arief dalam rapat koordinasi bidang pangan di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/12/2024).

Dalam catatan NFA, total CBPD di Jawa Barat per 20 Desember mencapai 6,072 ribu ton. Ini terdiri atas CBPD provinsi sebesar 2,652 ribu ton dan CBPD kabupaten/kota total 3,420 ribu ton. Capaian ini merupakan stok CBPD tertinggi dibandingkan seluruh daerah lainnya di Indonesia.

Kendati begitu, pertanian pangan di Jawa Barat perlu terus dioptimalkan dan diakselerasikan ke depannya. Ini mengacu pada `Hasil Survei Ekonomi Pertanian (SEP) 2024` terbitan Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan bahwa Jawa Barat masih terdapat 5,93 persen terkait petani yang menyatakan memiliki kesulitan pemasaran hasil pertaniannya. Indeks serupa masih lebih baik di Sulawesi Barat yang 3,20 persen atau Sumatera Selatan 3,53 persen.

Adapun SEP 2024 dilaksanakan BPS pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota yang meliputi Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Total sampel menyasar pada 318.340 unit UTP, 5.822 unit UTL, dan 5.831 unit UPB. Sementara subsektor yang disasar antara lain tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

"Kemudian, kalau bisa minta tolong kepada Bapak Ibu Kepala Daerah di Jawa Barat supaya bisa membangun RMU (Rice Milling Unit). Jadi gabah bisa dikeringkan, diolah, digiling, dan diekspor ke daerah lain. Perlu diingat, beras merupakan salah satu kontributor inflasi," papar Arief.

Arief juga mengajak para pembuat kebijakan di daerah agar lebih memperhatikan upaya perlindungan lahan pertanian. Ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2009. Menurut Arief, penerapan UU ini harus dipertegas dengan penegakan sanksi, sehingga lahan persawahan dapat dipertahankan.

"Terakhir, mengenai rencana persiapan serap gabah oleh Bulog, kita tengah mendorong kebijakan penyesuaian harga gabah. Ini supaya nanti bisa lebih mendorong petani kita untuk memproduksi. Apalagi Bapak Presiden Prabowo sudah sepakat bahwa tidak ada impor beras di 2025," kata Arief.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) saat memberi pernyataan ke media, menyatakan rakor hari ini guna memperkuat upaya pemerintah dalam mengejar pencapaian swasembada pangan. Terlebih, nantinya pada saat panen raya beras di 2025, seluruh Pemda bersama Perum Bulog harus bahu-membahu.

"Kita hari ini rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh kabupaten/kota. Pertama (bahas) mengenai swasembada. Tema besarnya swasembada pangan. (Lalu) Panen (beras) nanti akan maju, biasanya panen raya itu Maret April, ini panen raya akan bergeser. Nanti panen raya Februari Maret. Oleh karena itu harus bisa diserap Bulog. (Tolong) di monitor betul oleh Kepala Daerah," terang Zulhas.

"Jangan sampai nanti (panen raya) Februari dan Maret, petani gabahnya tidak terserap. (Terkait) harga kami sudah runding antara Rp 6.500 apa 7.000 (per kilogram). Nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk kita putuskan harga gabah," tambahnya.

Zulhas optimistis panen raya di 2025 akan menorehkan angka yang impresif. Pasalnya, proyeksi produksi beras di Januari-Februari 2025 telah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut BPS, estimasi produksi beras di Januari 2025 bisa mencapai 1,2 juta ton dan Februari 2025 bisa 2,08 juta ton. Sementara pada Januari dan Februari tahun 2024 ini masing-masing ada di angka 0,87 juta ton dan 1,39 juta ton.

"Dari BPS, Januari Februari (produksi beras) naik. Semua naik. Naiknya hampir 1 juta ton. Doakan ya. Itulah kalau kita berani. Presiden kita semangatnya luar biasa. Sekira Allah meridhoi tahun depan, kita mudah-mudahan seterusnya banyak beras juga jagung ya," kata Zulhas.

Dalam rakor di Bandung turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo; Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto; Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin; Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono; Direktur Utama ID FOOD Sis Apik Wijayanto; dan Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia Panji Winanteya Ruky.