JAKARTA – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menetapkan penyesuaian kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Penyesuaian untuk Gabah Kering Panen (GKP), beras, dan jagung pakan ini menjadi dasar Perum Bulog menyerap hasil produksi petani.

Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/12/2024). Menurut Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, atas perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto, diharapkan penyesuaian HPP gabah, beras dan jagung pakan ini dapat menyejahterakan petani Indonesia dan meningkatkan produktivitas.

"Hari ini dalam Ratas bersama Bapak Presiden Prabowo, diusulkan Bapak Menko Pangan, disimpulkan bahwa HPP GKP dan jagung pakan di tingkat petani, akan pemerintah sesuaikan menjadi GKP di Rp 6.500 per kilogram dan HPP jagung pakan di Rp 5.500 per kilogram. Ini dilakukan supaya gairah produksinya sedulur petani terus terpacu dan Cadangan Pangan Pemerintah melalui Bulog semakin kuat," ujar Arief.

"Tadi Bapak Menko Pangan juga menyampaikan, kalau panen tahun depan, seberapa besar produksi petani kita di dalam negeri, harus diserap Bulog. Untuk itu, selanjutnya kita akan fokus bersama Bulog memperbanyak jumlah gudang penyimpanan dan fasilitas dryer," tambahnya.

Lebih lanjut, pembahasan penyesuaian HPP GKP sendiri telah dilakukan NFA bersama berbagai pihak antara lain Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Riset dan lnovasi Nasional (BRIN). Sementara dari kalangan asosiasi antara lain Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Serikat Petani Indonesia (SPI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI). NFA juga melibatkan BUMN dan BUMD seperti Perum Bulog dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).