SEMARANG – Stabilitas pasokan dan harga pangan menjadi salah satu komponen percepatan swasembada pangan. Di sisi lain, stabilitas tersebut dimulai dari penguatan neraca pangan,  baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan hal tersebut dimulai dari adanya neraca pangan yang kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah, sehingga kondisi ketersediaan dan kebutuhan pangan pada setiap level dapat dipetakan sebagai basis data dalam pengambilan kebijakan stabilisasi pangan.

"Kita mendorong setiap daerah untuk menguatkan neraca pangannya masing-masing. Ini bisa menjadi basis data kebijakan stabilisasi pangan, sehingga betul-betul intervensi yang dilakukan bisa menyasar sasaran secara tepat," ujar Arief seusai mengikuti Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan di Semarang, Selasa (31/12/2024).

Arief mengatakan, intervensi stabilisasi pangan seperti penyaluran bantuan pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bertumpu pada seberapa kuat stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

"Kita semua terus mendorong percepatan swasembada pangan. Untuk itu, sesuai usulan Bapak Menko Pangan, Bapak Presiden dalam Ratas Kabinet (30/12/2024) menyetujui kenaikan HPP gabah dan HAP jagung dan juga memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras selama 6 bulan sepanjang tahun 2025 nanti. Ini tentunya menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan dengan menyeimbangkan hulu hilir," ujar Arief.

Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dari Rp 6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.500 per kg dan Harga Acuan Pembelian (HAP) jagung dari Rp 5.000 per kg menjadi Rp 5.500 per kg, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong agar semakin semangat untuk berproduksi, sehingga pada akhirnya mempercepat swasembada pangan. Pada saat yang sama, Arief juga mendorong Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan hasil petani untuk memperkuat stok CPP.

"Untuk itu, perlu optimalisasi gudang-gudang Bulog yang ada di seluruh Indonesia untuk menyimpan hasil panen, karena pemerintah telah menaikkan harga pembelian untuk gabah, beras, dan jagung. Ini semua akan bergerak ke hilir, akan digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan, SPHP, termasuk program Makan Bergizi Gratis," ujar Arief.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam keterangan pers usai Rakortas tersebut menjelaskan, upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan antara lain optimalisasi jaringan irigasi dan pompanisasi, efisiensi dan deregulasi pupuk bersubsidi, pemberdayaan penyuluh pertanian dan perikanan, hingga penguatan CPP.

Lebih lanjut Zulhas menegaskan bahwa Indonesia tidak akan impor beras, jagung, gula konsumsi, dan garam pada tahun 2025. Untuk itu, pemerintah akan menugaskan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen dengan harga yang wajar, yaitu gabah Rp 6.500 per kg dan jagung Rp 5.500 per kg.

“Kita harus satu visi, satu misi, karena kita ini satu tim. Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus sama semangatnya, karena kita satu tim. Apa tujuan kita, ya utamanya swasembada pangan secepat-cepatnya dalam artian luas yaitu padi, jagung, gula, garam, dan lain-lain," tegasnya.

Kebijakan swasembada pangan perlu dicapai dengan penuh semangat dan kebersamaan. Oleh sebab itu, semua pihak harus saling bahu-membahu untuk mewujudkannya demi kebaikan seluruh elemen bangsa.

"Jadi paket kebijakan ini memang sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto, agar kita optimis dalam mencapai target swasembada pangan," kata Arief.

Dalam Rakortas Bidang Pangan ini hadir Menteri PU, Mendag, Menteri Kelautan dan Perikanan, Mendes PDT, Wamentan, Wamen Lingkungan Hidup, Wamendagri, PJ Gubernur Jateng, Kementerian BUMN, Pupuk Indonesia, Perum Bulog, PT Perhutani, serta PLN. Rakortas Bidang Pangan juga dihadiri Pangdam dan Kapolda serta seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Jawa Tengah.