• News

Para Pembantu Presiden Korsel Ajukan Pengunduran Diri di Tengah Krisis Politik

Yati Maulana | Kamis, 02/01/2025 16:05 WIB
Para Pembantu Presiden Korsel Ajukan Pengunduran Diri di Tengah Krisis Politik Demonstran yang menentang persetujuan pengadilan atas perintah penangkapan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol di luar kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 31 Desember 2024. REUTERS

SEOUL - Para pembantu senior Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol menawarkan pengunduran diri secara massal pada hari Rabu. Hal itu terjadi sehari setelah kantornya menyatakan penyesalan atas penjabat Presiden Choi Persetujuan Sang-mok terhadap dua hakim baru di pengadilan yang akan memutuskan nasib Yoon.

Kepala staf Yoon, kepala kebijakan, penasihat keamanan nasional, dan penasihat khusus urusan luar negeri dan keamanan, serta semua sekretaris senior lainnya, mengajukan pengunduran diri mereka, kata kantornya dalam sebuah pernyataan, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Choi mengatakan dia tidak akan menerima pengunduran diri mereka karena prioritas sekarang adalah fokus pada peningkatan ekonomi dan stabilisasi urusan negara, kata kantornya.

Para ajudan telah berulang kali menyatakan niat mereka untuk mengundurkan diri setelah upaya Yoon yang gagal untuk mengumumkan darurat militer pada 3 Desember, tetapi pengunduran diri mereka belum diterima, kata seorang pejabat presiden, yang menolak disebutkan namanya karena kepekaan politik.

Pejabat itu mengatakan para sekretaris senior telah membantu Choi sejak dia menjabat sebagai penjabat presiden. Dua pejabat lainnya mengatakan para ajudan tidak berpartisipasi dalam operasi pemerintah sehari-hari, tetapi diharuskan melapor kepada Choi dan menghadiri rapat bila perlu.

Tawaran terbaru dari para ajudan itu datang sehari setelah persetujuan mengejutkan Choi untuk mengisi dua lowongan di Mahkamah Konstitusi yang menangani persidangan pemakzulan terhadap Yoon.

Hal itu membuat jumlah total hakim menjadi delapan dari sembilan hakim pengadilan. Setiap keputusan dalam kasus Yoon akan memerlukan persetujuan dari sedikitnya enam hakim.

Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa di bawah Yoon mengkritik keputusan Choi sebagai "dogmatis" dan kurang konsultasi yang memadai.

Menteri Keuangan Choi memangku jabatan sebagai penjabat presiden pada hari Jumat setelah pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, yang telah menjabat sebagai penjabat presiden sejak 14 Desember ketika Yoon diskors dari kekuasaannya.

Yoon menghadapi penyelidikan atas tuduhan bahwa ia memimpin pemberontakan, dan pengadilan distrik Seoul pada hari Selasa memberikan persetujuan untuk penangkapannya, yang pertama bagi seorang presiden yang sedang menjabat.