JAKARTA – Pemerintah menyiapkan 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di 26 provinsi untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berlaku hari ini, Senin (6/1/2025).

Kepala Komunikasi Kepresidenan RI Hasan Nasbi dalam siaran pers yang diterima, Minggu (5/1/2025), mengatakan, program tersebut untuk pemenuhan gizi berskala nasional bagi balita, anak-anak sekolah, santri, ibu hamil, dan menyusui.

Ke-26 provinsi yang terdapat dapur MBG adalah Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Saat ini, 140 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah.

Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan tengah melalui proses evaluasi. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam proses pendaftaran mitra kerja.

Adapun informasi lengkap mengenai persyaratan kerja sama dan registrasi dapat diakses melalui sistem pendaftaran satu pintu di situs resmi bgn.go.id.

Selama Januari hingga Maret 2025, diharapkan program MBG bisa menyentuh tiga juta penerima manfaat, yang terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil serta ibu menyusui.

Jumlah tersebut akan terus bertambah hingga mencapai 15 juta pada akhir tahun 2025.

Program MBG yang didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025.