SURABAYA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menekankan pentingnya keseimbangan antara penyerapan dan penyaluran beras.

Dengan berbagai program strategis yang dicanangkan pemerintah pada 2025, ia optimistis akan terwujud ekuilibrium antara penyerapan dan penyaluran ke masyarakat.

"Izin melaporkan bahwa stok beras pemerintah hari ini adalah yang terkuat selama ini, ada 2 juta ton. Dengan itu, harga bisa stabil dan pemerintah pun bisa intervensi. Inflasi kita di 2024 pun yang terbaik sejak tahun 1958. Untuk itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara penyerapan pemerintah dengan penyalurannya," kata Arief dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan Jawa Timur (Jatim) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur. Selasa (7/1/2025).

"Jadi kita memang harus menyiapkan program penyalurannya. Untuk itu, sesuai usulan Bapak Menko Pangan ke Bapak Presiden, di 2025 ini kita ada bantuan pangan beras ke 16 juta penerima dengan 6 bulan alokasi. Kemudian SPHP beras, total targetnya 1,5 juta ton untuk setahun ini. Ini memang supaya seimbang dan tentunya bisa mencakup semua lini dalam ekosistem pangan," papar Arief.

Arief turut menjelaskan mengenai program SPHP jagung pakan yang akan menggunakan daftar peternak mandiri dari Kementerian Pertanian. Targetnya sebanyak 250 ribu ton dilepas ke peternak mandiri dengan harga yang baik. Sementara SPHP kedelai sebanyak 100 ribu ton akan ditujukan kepada pengrajin tahu dan tempe.

Menurut Arief, penerapan langkah-langkah strategis di semua lini akan berdampak positif terhadap ketahanan pangan di Indonesia.

"Kita mau mengapresiasi karena Januari Februari tahun ini, kalau dibandingkan dari tahun lalu, produksi beras sudah meningkat. Jadi pesannya itu sudah betul sekali, akan ada produksi di atas 13 juta ton dalam bentuk gabah. Tentunya seusai arahan Bapak Presiden Prabowo, semua hasil panen petani harus bisa diserap," jelasnya.

Adapun keberpihakan program pemerintah terhadap petani selama ini dapat dilihat pada Nilai Tukar Petani (NTP) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Secara nasional, NTP Januari sampai Desember 2024 adalah 119,62. Capaian rerata NTP 2024 itu lebih besar 6,36 poin dibandingkan NTP Januari-Desember 2023 yang berada di angka 112,47. Selain itu, NTP secara bulanan paling besar juga ada di Desember 2024 dengan angka 122,78.

Setali tiga uang, kondisi pada Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) secara bulanan juga mencatatkan indeks tertinggi pada Desember 2024 dengan angka 122,78. Kelompok padi merupakan kelompok dominan penyusun indeks NTPP. Gabah mempunyai andil 2,44 persen terhadap inflasi dari komoditas produksi pertanian selama tahun 2024.

"Jadi kuncinya adalah penyerapan, pengiriman, pengeringan di kadar air sampai 14 persen, dan penyimpanan. Setelahnya Bapak Mentan kalau kita bisa memproduksi lebih 2 juta ton, 2 juta ton, 2 juta ton maka kita bisa ekspor," kata Arief menegaskan.

Sementara itu, falam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa puncak panen beras dapat lebih cepat terwujud pada Maret tahun ini. Zulkifli mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan serapan semaksimal mungkin terhadap produksi dari jerih payah petani dalam negeri.

"Saudara-saudara, ini sudah masuk musim panen dan Januari ini panennya meningkat dibanding Januari tahun lalu. Februari akan lebih banyak lagi dan puncak panen lebih cepat, Maret dan April. Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, berapa pun produksi hasil panen padi maupun jagung yang tidak ditampung oleh swasta, maka harus dibeli oleh pemerintah," urai Zulkifli.

Berdasarkan data BPS, Provinsi Jawa Timur merupakan daerah sentra produsen beras terbesar di Indonesia pada 2024. Sepanjang 2024, produksi beras yang dihasilkan di Jatim total menorehkan 5,33 juta ton. Disusul oleh Jawa Tengah dengan raihan 5,08 juta ton dan Jawa Barat 4,92 juta ton serta Sulawesi Selatan di angka 2,75 juta ton.

"Oleh karena itu, kita minta bantuan dari para Gubernur, para Bupati untuk bersama-sama. Ini nggak bisa Bulog sendiri. (Kemudian) Bapak Presiden perintahkan kepada kita, diputuskan harus swasembada pangan secepat-cepatnya. Nah untuk mempercepat itu, tentu beberapa hambatan-hambatan perlu kita rapat koordinasi dan kita sampaikan dengan Bupati dan Gubernur, karena kita di 1 tim. Tim merah putih," pungkasnya.