SURAKARTA – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) mengajak Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) bergotong royong membantu penyerapan produksi dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk menjaga spirit dan kesejahteraan petani.
"Hari ini saya sebenarnya mau mendengarkan, apa saja yang perlu dibantu oleh Badan Pangan Nasional? Per 15 Januari, cost structure yang baru sudah berlaku. HPP (Harga Pembelian Pemerintah) Bulog sudah bisa kita eksekusi," kata Kepala NFA Arief Prasetyo Adi saat memberikan pandangannya dalam Musyawarah Nasional PERPADI 2025` di Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (15/1/2025).
"Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah itu harus memperhatikan petani pangan domestik. Jadi setelah ini, mari kita bersama-sama dengan Bulog melakukan penyerapan. Apalagi nanti di Maret-April, gabah yang akan dipanen bisa sekitar 13-14 juta ton. Jadi semua penggiling padi, mari sama-sama kita kawal penyerapan," sambungnya.
"Ini karena target Bulog tahun ini sekitar 2,5 sampai 3 juta ton setara beras, apakah itu dalam bentuk GKP yang setara beras 600 ribu ton, GKG yang setara beras 900 ribu ton, kemudian 1,5 juta ton dalam bentuk beras di seluruh Indonesia. Tentu kita inginkan Bulog dan PERPADI bisa jadi pilar penyerapan hasil panen petani kita," ucap Arief.
Sebagaimana diketahui, melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Kepbadan) Nomor 2 Tahun 2025 tanggal 12 Januari 2025, HPP gabah dan beras telah disesuaikan kembali menjadi lebih baik. Salah satunya HPP beras di Gudang Bulog sebesar Rp 12.000 per kilogram (kg) dengan kualitas derajat sosoh minimal 100 persen, kadar air maksimal 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 2 persen.
"Salah satu kunci kesuksesan kita nanti saat panen raya adalah kesinambungan mulai dari on-farm, kemudian off-farm saat pascapanen. Jadi petani itu nandur bisa semangat, karena gabahnya dibeli dengan harga baik. Tentunya ada spesifikasi gabah bagi Bulog di Rp 6.500 per kilo dengan kondisi tertentu," jelas Arief.
"Sementara spesifikasi HPP beras, kenapa derajat sosohnya dari sebelumnya 95 persen dinaikkan menjadi 100 persen, karena pada saat penyaluran beras Bulog, kita ingin masyarakat menerima kualitas beras yang baik, tentunya putih, tidak kusam, dan juga tentu agar penggilingan padi naik kelas," lanjutnya.
Apabila dicermati, sejak NFA mengatur penetapan kebijakan HPP gabah dan beras untuk Bulog mulai Maret 2023, turut berimplikasi pada perubahan positif Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP). Seterusnya indeks NTPP tidak pernah kurang dari NTPP Maret 2023 yang kala itu masih berada di angka 103,83.
Dampak tersebut menandakan kebijakan penetapan HPP dari pemerintah cukup efektif dalam memberi perlindungan petani agar semangat "nandur" dan meningkatkan produktivitas. Terlebih di 2025 ini, perkiraan waktu panen raya padi akan mengalami kemajuan dan pemerintah sangat optimis dapat mewujudkan akselerasi produksi beras.
Arief juga menitikberatkan bahwa kadar air dalam beras bersifat mutlak, sehingga kadar air harus dipastikan sesuai standar yang telah ditetapkan bagi Bulog. Untuk itu diperlukan fasilitas mesin dryer (pengering). Hal ini supaya kualitas beras yang dikelola Bulog dapat selalu terjaga.
Dalam forum yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, ekosistem pangan nasional harus dibentuk secara solid mulai dari hulu sampai hilir.
"Ke depan Pak Arief, caranya coba membangun satu ekosistem, nggak boleh putus ekosistemnya. Ekosistemnya dari mulai petani-petani menjadi subjek utama di situ," bebernya.
"Kemudian di dalamnya ada penggilingan padi sebagai processing pascapanen. Kemudian ada pasar. Ini kalau dibentuk tiga dari satu kesatuan, saya kira ini akan menjawab terhadap keresahan tadi, (yang) padinya tidak ada. Kalau ekosistemnya sudah terbangun, kan berarti petaninya juga ada," ujar Herman.
Sementara, Ketua Umum PERPADI Sutarto Alimoeso mengajak seluruh insan PERPADI untuk bersama-sama mengawal upaya pemerintah menuju swasembada pangan. Ini tentunya dikarenakan komitmen pemerintah yang akan mengutamakan produksi pangan dalam negeri mulai tahun 2025 ini.
