MAKASSAR – Keseimbangan antara hulu sampai hilir dalam ekosistem pangan konsisten dikelola oleh pemerintah dengan menjalankan berbagai instrumen. Pada tahapan pascapanen perberasan, melalui program bantuan pangan (banpang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan strategi intervensi yang cukup diandalkan selama ini.
Untuk itu, program banpang dan SPHP beras penting dilanjutkan kembali di tahun ini. Ini merupakan usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga dapat diakselerasikan di awal 2025 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi perberasan nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi menggarisbawahi hal itu dan meyakini instrumen banpang dan SPHP ditujukan untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen.
"Keseimbangan antara hulu dan hilir, itu memang diperlukan. Jadi hari ini salah satu instrumen untuk intervensi adalah bantuan pangan dan juga SPHP," papar Arief dalam `Rapat Koordinasi Bidang Pangan` di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (17/1/2025).
"Sesuai usulan Bapak Menko Pangan dan persetujuan Bapak Presiden, memang dalam 2 bulan ke depan, program ini kita dikerjakan bersama Perum Bulog. Ini karena kalau harga beras itu sudah naik, susah dikendalikan," tuturnya.
Arief mengatakan, menyikapi kondisi panen raya yang akan tiba pada Maret mendatang, program intervensi beras dapat diimplementasikan secara selektif menyesuaikan dengan kondisi wilayah panen.
"Jadi nanti kita pilih saja daerah mana saja yang memang sedang panen raya, maka kita bisa kurangi penggelontoran SPHP berasnya. Beras SPHP tetap perlu ada di pasar-pasar agar masyarakat kita punya pilihan," sambungnya.
Hal ini mempertimbangkan bahwa komoditas beras yang memiliki andil cukup besar terhadap pergerakan inflasi nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Oktober 2024, beras memiliki andil 0,15 persen. Ini berarti adanya perubahan harga beras dapat berpengaruh pada peningkatan inflasi nasional sebesar 0,15 persen.
Sementara dari segi inflasi beras sendiri, sepanjang tahun 2024 telah terjaga cukup baik. Di Februari 2024 inflasi beras sempat menanjak di 5,32 persen secara bulanan. Namun dapat ditekan sehingga tahun 2024 dapat ditutup dengan angka inflasi beras di 0,1 persen.
"Peranan program banpang dan SPHP beras selain sebagai instrumen stabilisasi juga sebagai instrumen perputaran stok dinamis, sehingga kualitas beras Bulog terus terjaga baik," tambahnya.
Lebih lanjut, Arief menjelaskan terkait tren harga gabah di tingkat petani yang mampu dijaga, sehingga turut pula berimplikasi pada pergerakan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) secara positif.
"Untuk harga gabah, memang masih di bawah, tapi trennya meningkat. Ini pun ekuivalen dengan NTP yang Bapak Menko sering sampaikan, bahwa angkanya di atas 100 persen. Jadi ini perlu diketahui masyarakat bahwa pemerintah itu terus menjaga harga gabah petani," terangnya.
Dalam sajian data BPS, rerata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani pada Desember 2024 berada di kisaran Rp 6.357 per kilogram (kg). Ini 5,95 persen di atas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku saat itu.
Sementara pada puncak panen raya di April 2024, rerata harga GKP di petani berada di Rp 5.686 per kg atau 3,2 persen di bawah HPP. Namun trennya terus menanjak dan mulai Juni 2024 telah berada 2,85 persen lebih tinggi dibandingkan HPP. Rerata harga GKP petani di Juni 2024 tercatat berada di angka Rp 6.171 per kg.
