JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan rencana pertemuan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Gerindra akan dibahas langsung oleh kedua tokoh tersebut.

Sebab, dia meyakini antara Megawati dan Prabowo memiliki komunikasi yang baik dan kedekatan secara ideologis yang kuat.

"Di dalam momentum yang tepat akan melakukan suatu pertemuan antar-kedua pemimpin, karena jejak sejarah kedua pemimpin tersebut sangatlah kuat dan akar-akar ideologis, titik temu, di dalam mengabdi kepada bangsa dan negara, itu semua akan menjadi hal-hal strategis yang akan dibahas oleh kedua pemimpin," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Tetapi nanti Ibu Megawati Soekarnoputri dan Bapak Presiden Prabowo yang akan langsung berkomunikasi berkaitan dengan hal tersebut," sambungnya.

Politisi asal Yogyakarta ini juga membeberkan arahan dari Ketua Umum Megawati agar hal-hal berkaitan dengan pertemuan yang penting dan strategis langsung ditentukan oleh Megawati dalam koordinasi komunikasi dengan Presiden Prabowo.

Hasto juga ditanya wartawan perihal apakah pertemuan Megawati dengan Prabowo menjadi pintu masuk dan tanda PDIP bergabung dalam pemerintahan.

Dia pun mengulas pidato politik Megawati saat peringatan HUT Ke-52 PDIP pada 10 Januari 2025, di mana Megawati mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas pelurusan sejarah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap Proklamator dan Bapak Bangsa, Bung Karno.

Megawati menyebut kejadian itu sebagai momentum rekonsiliasi nasional sebagai suatu bangsa, untuk saling bekerja sama di dalam posisi politik masing-masing.

"Termasuk posisi politik dari PDI Perjuangan sebagai penyeimbang melakukan check and balances untuk membangun demokrasi yang sehat yang bersendikan kedaulatan rakyat itu sendiri," jelas Hasto.

Kemudian, saat ditanya wartawan terkait potensi PDIP tidak menjadi oposisi lagi, dia pun menjawab bahwa dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia tidak dikenal istilahnya oposisi.

Dalam praktiknya, PDIP memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk hal-hal terkait dengan pemberdayaan petani, meningkatkan kesejahteraan, mengatasi gizi buruk.

Lalu, bagaimana membangun industrialisasi yang berbasis sumber daya nasional, sekalian mengembangkan riset serta inovasi nasional.

"Termasuk membangun kepemimpinan anak-anak muda, ini harus kita lakukan sebagai anak bangsa," tambahnya.

Di sisi lain, PDIP mencatat bahwa di awal pemerintahan Presiden Prabowo ada berbagai hal sebagai akibat beban masa lalu yang berkaitan dengan bagaimana untuk mengatasi kemiskinan, bagaimana keterbatasan fiskal untuk mendorong pertumbuhan, bagaimana persoalan geopolitik global, persoalan global warning yang juga ikut mempengaruhi situasional perekonomian kita.

"Apa yang terjadi di Timur Tengah, misalnya, tidak terlepas dari kondisi dalam negeri kita, dampaknya, perekonomiannya, karena ini juga menimbulkan suatu ekspektasi pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun akibat pertarungan geopolitik global. Hal ini harus disikapi secara bersama-sama dari seluruh anak bangsa," pungkas Hasto.