WASHINGTON - Presiden terpilih Donald Trump tidak akan mengesampingkan kemungkinan kepemilikan TikTok oleh Tiongkok jika langkah-langkah diambil untuk memastikan bahwa data pengguna Amerika dilindungi dan disimpan di AS, Penasihat Keamanan Nasional yang baru Mike Waltz mengatakan kepada CNN pada Minggu.

TikTok berhenti beroperasi untuk 170 juta pengguna Amerika pada hari Minggu setelah undang-undang mulai berlaku yang melarang operasi aplikasi tersebut karena kekhawatiran bahwa data warga Amerika dapat disalahgunakan oleh pejabat Tiongkok.

Waltz, anggota Kongres yang pengangkatannya sebagai penasihat keamanan akan tunduk pada konfirmasi Senat, mengatakan kepada CNN bahwa presiden terpilih sedang berupaya untuk "menyelamatkan TikTok" dan tidak mengesampingkan kepemilikan Tiongkok yang berkelanjutan ditambah dengan "firewall untuk memastikan bahwa data dilindungi di sini, di tanah AS."

Trump mengatakan dia "kemungkinan besar" akan memberi TikTok penangguhan larangan selama 90 hari setelah dia menjabat pada hari Senin, sebuah janji yang dikutip TikTok dalam pemberitahuan yang diunggah kepada pengguna di aplikasi tersebut.

Waltz juga berbicara kepada CBS News pada hari Minggu dan mengatakan Trump membutuhkan waktu untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan TikTok sambil menambahkan bahwa perpanjangan diperlukan bagi TikTok untuk mengevaluasi calon pembeli.

Namun, Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson mengirimkan sinyal yang bertentangan, dengan mengatakan bahwa ia yakin Trump akan mendorong induk perusahaan TikTok, ByteDance, untuk menjual aplikasi tersebut.

"Cara kami memahaminya adalah bahwa ia akan mencoba memaksakan divestasi yang sebenarnya, pergantian kepemilikan, dan sebagainya," kata Johnson. "Bukan platform yang dikhawatirkan anggota Kongres. Melainkan Partai Komunis Tiongkok."

Beberapa rekan Trump dari Partai Republik di Kongres menentang gagasan perpanjangan TikTok.

Senator AS dari Partai Republik Tom Cotton, yang mengepalai Komite Intelijen Senat, dan Pete Ricketts mengatakan dalam pernyataan bersama pada hari Minggu bahwa "tidak ada dasar hukum untuk segala bentuk `perpanjangan` tanggal efektif (larangan) tersebut."