JAKARTA – Komite III DPD RI menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah. Untuk itu, besok, Selasa (21/1/2025), akan memanggil Badan Gizi Nasional untuk dimintai keterangan.

Demikian disampaikan Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia di Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Kami mendapat banyak laporan dari daerah pelaksanaan program makan bergizi gratis banyak masalah. Hampir tidak ada koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait di daerah,” kata Filep.

Filep menjelaskan masalah yang pertama ialah hubungan atau kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak sejalan yang berdampak pada tolak menolak tentang kewenangan dan tanggung jawab persoalan yang timbul.

Kemudian masalah pengawasan, menurutnya di sejumlah daerah, hampir rata-rata tidak ada supervisi yang memastikan bahwa makanan dan minuman itu layak untuk dikonsumsi oleh para siswa dan siswi.

“Hampir semua dinas pendidikan di provinsi tidak diminta untuk memberikan data. Babinsa lebih banyak berhubungan langsung dengan pihak sekolah untuk memperoleh data,” ujarnya.

Menurutnya, konsep atau sistem MBG ini pada intinya baik dan harus didukung, tapi dalam implementasinya belum dilaksanakan secara baik.

“Makanya besok (Selasa) kami akan memanggil Badan Gizi Nasional untuk menyelesaikan persoalan pada program MBG. Jangan sampai program yang bagus ini menimbulkan masalah baru terhadap anak-anak, seperti masalah keracunan dan lain-lain,” katanya.