MEDAN – Kondisi harga pangan pokok strategis memiliki dampak signifikan terhadap pergerakan inflasi nasional, terutama komponen volatile food atau harga bergejolak. Oleh karenanya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengatur stabilitas harga pangan agar tetap seimbang.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, fokus pemerintah dalam menjaga inflasi pangan telah konsisten dilakukan selama ini, sehingga tren inflasi dapat terjaga dan tidak begitu mengalami eskalasi. Komitmen itu dikatakannya saat blusukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ke Pasar Sei Sikambing, Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/1/2025).

"Inflasi yang stabil dan terkendali memang menjadi fokus pemerintah sejak lama, terutama volalite food. Kita lihat secara historis, inflasi pangan secara tahunan di triwulan pertama dalam 2 tahun terakhir, cukup tinggi. Jadi untuk awal 2025 ini, kita harus gencarkan berbagai aksi strategis intervensi bersama stakeholder secara merata," ujar Arief.

Menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi volatile food atau harga bergejolak secara tahunan di 2023, angka paling tertinggi ada di Februari 2023 di 7,62 persen. Tren itu berulang di 2024 yang mana pada Maret 2024 merupakan titik kulminasi dengan 10,33 persen. Ini memperlihatkan setiap triwulan pertama, inflasi pangan cukup bergejolak.

Sementara inflasi pangan secara tahunan di Desember 2024 sendiri berada di angka 0,1 persen. Inflasi pangan tersebut merupakan yang terendah sepanjang 2024 yang juga sempat mengalami deflasi. Sementara secara bulanan pada Desember 2024, inflasi pangan ada di angka 2,04 persen.

"Tadi di pasar yang disorot Bapak Menko Pangan antara lain harga gula konsumsi dan minyak goreng curah yang masih tinggi. Kalau cabai sudah mulai menurun di sini. Tapi untuk daging ayam cukup rendah, sehingga beliau khawatir terhadap peternak unggas lokal. Jadi Pak Menko menginstruksikan pemda untuk segera lakukan intervensi," jelas Arief.

Di waktu yang sama, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pemerintah tidak ingin kalangan petani dan peternak merugi, tapi pada saat yang sama kepentingan konsumen juga dapat terpenuhi.

"Pemerintah itu tugasnya mengatur stabilisasi harga (agar) jangan terlalu murah, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu murah, peternak petaninya (bisa) bangkrut. Kalau terlalu tinggi konsumennya (bisa) teriak. Jadi kita atur agar harganya itu stabil," kata Zulhas.

Untuk itu, di 2025, NFA telah menetapkan serangkaian aksi jaga stabilisasi dan inflasi pangan. Pertama, optimalisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Januari dan Februari dengan target 150 ribu ton per bulan. SPHP beras diutamakan ke wilayah yang mengalami disparitas harga tinggi.

Kedua, program bantuan pangan beras yang juga telah ditetapkan untuk alokasi 2 bulan pada Januari dan Februari ini. Dengan jumlah penerima sampai 16 juta, program pemberian beras pemerintah ini dinilai dapat membantu pengendalian inflasi, terutama inflasi beras itu sendiri.

Ketiga, memasifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang pada 2024 lalu, pelaksanaannya melesat pesat hingga mencapai 9.547 kali di 38 provinsi dan 480 kabupaten/kota. Untuk Januari 2025 ini, diestimasikan akan ada 110 kali GPM yang tersebar di 4 provinsi dan 35 kabupaten/kota.

Aksi terakhir berupa memaksimalkan kerja sama antardaerah dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan memperbanyak penyebaran Kios Pangan. Kedua program ini erat kaitannya dengan peran dan inisiasi dari pemerintah daerah.

"Selain untuk menjaga inflasi pangan di awal tahun agar terjaga, kita juga sedang mempersiapkan menjelang bulan suci ramadan dan idulfitri di Maret dan April nanti. Kondisi pangan strategis harus cukup stoknya dan baik harganya," ujar Arief.