MEDAN – Menjelang panen raya padi, Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi rutin mengecek stok komoditas pangan yang dikelola Perum Bulog di daerah. Upaya penyerapan gabah dan beras dari produksi dalam negeri oleh Bulog di tahun ini berperan penting terhadap keberhasilan program pemerintah ke masyarakat.

"Badan Pangan Nasional ingin memastikan Bulog di daerah telah siap menyambut panen raya yang kemungkinan mulai di Maret ini. Tatkala serapan Bulog sesuai spesifikasi, maka beras yang disalurkan ke masyarakat pun kualitasnya pasti baik pula," kata Arief selepas visitasinya ke Gudang Besar Bulog Pulo Brayan Darat, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (21/1/2025).

"Kalau gabah yang diserap Bulog kadar airnya sesuai standar, maka penyimpanan dan pengolahannya akan lebih baik. Begitu juga derajat sosoh beras, kualitasnya nanti tidak kusam, bersih putih. Jadi nanti untuk program bantuan pangan dan SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), masyarakat pun happy," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto melalui usulan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat Ratas 30 Desember 2024, pelaksanaan bantuan pangan dan SPHP beras kembali ditugaskan ke Bulog. Periodenya di 2 bulan awal tahun ini terlebih dahulu.

Untuk pelaksanaan SPHP beras telah mulai dilaksanakan Bulog di semua provinsi. Sampai 20 Januari, secara nasional realisasi telah berada di angka 32,8 ribu ton. Untuk wilayah Sumut, SPHP beras telah 1,5 ribu ton.

"Kita dorong Bulog mulai mempersiapkan untuk bantuan pangan beras. Jadi beras kemasan 10 kilogram disiapkan supaya bisa cepat salur untuk tahap Januari dan Februari ini. Apalagi bulan ramadan di awal Maret nanti, jadi saudara-saudara kita memang memerlukan beras yang berkualitas sebagai bukti kehadiran pemerintah," kata Arief.

Lebih lanjut, urgensi bantuan pangan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bisa terlihat dalam pembentukan garis kemiskinan Indonesia per September 2024 yang baru dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut BPS, komoditas makanan memiliki andil terbesar pada garis kemiskinan. Dari itu, beras memberi sumbangan terbesar berupa sebesar 21,01 persen di perkotaan dan 24,93 persen di perdesaan.

Untuk itu, keputusan Presiden Prabowo melanjutkan program prorakyat ini di awal 2025 kepada 16 juta penerima menjadi penanda keberpihakan pada masyarakat berpendapatan rendah. Terlebih gelontoran bantuan pangan beras 160 ribu ton tiap bulannya turut berimplikasi pada inflasi pangan yang terkendali.

"Berikutnya lagi, kalau SPHP beras nanti kalau begitu panen raya, kita minimalkan penyalurannya. Tapi khusus daerah yang memang tengah panen raya saja. Tentu kita ingin menyeimbangkan hulu sampai hilir ekosistem perberasan," pungkas Arief.