JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Hidayat Nur Wahid mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang secara tegas menolak rencana relokasi 2 juta rakyat Palestina ke sejumlah negara salah satunya ke Indonesia.

Rencana relokasi itu tertuang dalam proposal yang kabarnya datang dari tim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan alasan untuk membangun kembali Gaza, Palestina.

“Itu memang baru informasi yang berkembang tapi bisa jadi tasting the water bila wacana seperti itu tidak segera ditolak. Relokasi itu merupakan usulan yang menjauhkan kemerdekaan Palestina, dan tidak membantu menyelesaikan masalah. Dan sangat terlihat sebagai kedok sebagai bentuk pengusiran warga Palestina dari tanah airnya untuk kepentingan pendudukan Israel, serta tidak sesuai dengan semangat gencatan senjata yang telah disepakati,” ujarnya melalui siaran pers diterima di Jakarta pada Rabu (22/1).

HNW sapaan akrabnya saat ini masyarakat memang sedang menunggu konfirmasi apakah benar usulan yang sudah terbuka di publik itu benar sebagai usulan dari tim dari Presiden AS Donald Trump. Namun, meski begitu, pemerintah Indonesia diapresiasi karena telah dengan tegas menolak wacana itu agar tidak semakin meliar di kemudian hari.

“Siapapun yang mengusulkan itu, memang kita harus secara tegas menolak karena relokasi yang merupakan kedok lain dari  pengusiran akan kontraproduktif dengan hadirnya perdamaian dan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujarnya.

Daripada mengusulkan wacana yang tidak dibahas dan masuk ke dalam butir perjanjian gencatan senjata, HNW mengatakan bahwa semua pihak, termasuk AS yang menjadi bagian dari negara-negara mediator bersama Qatar, Mesir, mestinya justru focus bersama negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan butir-butir perjanjian gencatan senjata itu dilaksanakan secara penuh dan konsekuen dan tidak dilanggar terus oleh Israel.

“Ini harus menjadi perhatian kita bersama, daripada mengusulkan wacana yang kontraproduktif. Dan apabila Israel terus melanggar perjanjian gencatan senjata harus ada sanksi keras dan berat kepada mereka. Termasuk dikeluarkan dari keanggotaan lembaga2 internasional seperti PBB maupun IPU (Persatuan Parlemen Dunia),” tukasnya.

Apalagi, lanjut HNW, Israel memiliki track record yang buruk dalam menjalankan perjanjian perdamaian, sepertai perjanjian gencatan senjata dengan Lebanon, dimana kemudian Israel masih melakukan serangan.

"Dan dalam beberapa hari setelah perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang merepresentasikan rakyat di Gaza, Palestina, Israel justru juga tetap melakukan serangan yang menewaskan anak2-anak dan warga sipil di Gaza, juga terbukti Israel tidak sepenuhnya membebaskan tawanan Palestina dalam jumlah seperti yang disepakati semula. Kita semua, terutama AS sebagai mediator gencatan senjata dan pendukung berat Israel, harus memastikan hal serupa tidak terjadi lagi,” jelasnya.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini juga meminta agar AS tidak perlu lagi mencampuri urusan dalam negeri negara lain, termasuk Indonesia, terutama terkait dengan hubungan Indonesia dengan rakyat Palestina.

”Selama ini hubungan yang erat itu sudah akrab terjalin, bahkan ada banyak anak-anak Palestina yang mendapat beasiswa untuk belajar di Indonesia yang dibantu oleh pemerintah, NGO, universitas dan pesantren,” ujarnya.

“Beasiswa-beasiswa ini tentu patut kita dukung dan berkelanjutan, agar nanti para penerima beasiswa itu bisa kembali dan membangun Palestina setelah menyelesaikan studinya di Indonesia. Ini yang harus terus kita dukung,  bukan konsep relokasi 2 juta warga Gaza ke Indoneaia , yang hakekatnya pengusiran warga Gaza, dan melanggengkan agenda penjajahan Israel dan karenanya menjauhkan kemerdekaan bagi bangsa Palestina,” tutup HNW.