KAIRO - Kepala Hizbullah Lebanon Naim Qassem mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok itu tidak akan menerima pembenaran apa pun untuk memperpanjang periode penarikan pasukan Israel dari Lebanon selatan.

"Apa yang terjadi setelah periode yang diberikan untuk penarikan Israel? Israel harus menarik diri karena 60 hari telah berakhir. Kami tidak menerima pembenaran apa pun untuk memperpanjang untuk sesaat atau satu hari," katanya dalam pidato yang direkam di televisi.

Israel mengatakan pada hari Jumat bahwa penarikan tentaranya akan berlangsung lebih lama dari periode 60 hari yang ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata dengan kelompok Lebanon, dengan mengatakan ketentuan kesepakatan tersebut belum sepenuhnya ditegakkan oleh negara Lebanon.

AS mengatakan pada hari Minggu bahwa perjanjian antara Lebanon dan Israel akan tetap berlaku hingga 18 Februari, perpanjangan dari batas waktu 26 Januari yang telah disetujui sebelumnya.

Qassem mengatakan dalam pidatonya bahwa kelompok tersebut menerima informasi bahwa Washington awalnya mengusulkan kepada pejabat Lebanon untuk memperpanjang kesepakatan hingga 28 Februari, yang katanya mereka tolak.

Perdana Menteri sementara Lebanon Najib Mikati mengatakan dalam sebuah pertemuan dengan Duta Besar AS Lisa Johnson bahwa negara itu menerima untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata dengan Israel hingga 18 Februari.

Mikati mengatakan bahwa hal itu memerlukan tekanan untuk mengakhiri "agresi dan pelanggaran berulang" Israel dan untuk mengamankan penarikan penuh Israel dari wilayah yang diduduki di selatan, sebagai balasannya, kantornya mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin.

"Tidak seorang pun di Lebanon dapat menerima perpanjangan (penarikan pasukan Israel) untuk sesaat pun. Israel harus keluar," kata Qassem.

"Setiap dampak dari penundaan penarikan akan menjadi tanggung jawab PBB, AS, Prancis, dan entitas Israel," tambahnya.

Dia juga mengatakan "perlawanan" memiliki hak untuk bertindak sesuai yang dianggapnya tepat dalam menanggapi "pendudukan".

Pasukan Israel menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai sedikitnya 141 lainnya di Lebanon selatan pada hari Minggu dan Senin, kata kementerian kesehatan Lebanon, saat ribuan orang mencoba kembali ke rumah mereka di daerah tersebut untuk menentang perintah militer Israel.

Mengenai pembentukan kabinet Lebanon, kepala Hizbullah mengatakan semuanya berjalan baik dengan perdana menteri dan presiden negara itu, seraya menambahkan bahwa "komplikasi" dalam pembentukan kabinet bukan karena kelompok tersebut.

Pada awal Januari, anggota parlemen memilih kepala militer Joseph Aoun sebagai kepala negara, mengisi jabatan presiden yang kosong dengan seorang jenderal yang mendapat persetujuan AS dan menunjukkan berkurangnya pengaruh kelompok yang didukung Iran itu setelah perang yang menghancurkan dengan Israel.

Diskusi pembentukan pemerintah sering kali berlarut-larut di Lebanon, karena adanya tawar-menawar di antara faksi-faksi sektariannya mengenai posisi kabinet.