JAKARTA - Pemerintah menyesuaikan derajat sosoh beras dari 100 persen menjadi 95 persen. Hal ini dilakukan guna mendukung pencapaian serapan tiga juta ton gabah/beras oleh Perum Bulog.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, kebijakan ini seiring dengan target pencapaian serapan gabah yang diupayakan optimal pada periode panen raya. Optimalisasi ini untuk memenuhi stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kerangka swasembada pangan.

"Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog," ungkap Arief usai menghadiri Penandatanganan Komitmen Bersama Perum Bulog, Kementerian Pertanian dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi (Perpadi) untuk Serap Gabah Petani, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Dalam kesempatan yang sama Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso menjelaskan penyesuaian standar derajat sosoh akan sangat membantu upaya pemenuhan penyerapan CBP. Menurutnya, hal ini akan mempermudah anggota Perpadi untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ada keputusan yang sangat menarik kaitannya dengan masalah derajat sosoh. Jadi 95 persen itu saya kira sudah sangat baik karena (penggilingan) yang kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog, sehingga Insy Allah menuju kepada (target serapan) tiga juta itu kita bisa lakukan," jelasnya.

Strategi penyerapan gabah dan beras mencakup optimalisasi penyerapan musim panen, kerjasama dengan mitra penggilingan, penguatan ekosistem pengadaan terintegrasi, serta percepatan mekanisme pembelian dan distribusi, sebagaimana dipaparkan Dirut Perum Bulog Wahyu Suparyono.

Kendati neraca beras nasional antara produksi dengan konsumsi diperkirakan -1,28 juta ton (Jan), -0,51 juta ton (Feb) dan 2,61 (Mar) namun secara total angka ini masih surplus 820 ribu ton (lebih tinggi 2,83 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun 2024). Sehingga dengan stock carry over tahun 2024 sebesar 8 juta ton, dipastikan kondisi perberasan nasional cukup stabil bagi masyarakat dan para pelaku usaha.

Dalam hal optimalisasi penyerapan musim panen Bulog akan bersinergi dengan petani, Kelompok Tani (Poktan), dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) untuk memastikan serapan optimal.

Selanjutnya kerja sama dengan mitra penggilingan akan dilaksanakan oleh Bulog bekerja sama dengan mitra penggilingan untuk mengolah GKP (Gabah Kering Panen) menjadi GKG (Gabah Kering Giling) dan beras guna meningkatkan efisiensi rantai pasok. Pembentukan posko pengadaan di Kanwil dan Kancab Bulog juga dilakukan untuk memperlancar koordinasi dengan mitra pengadaan.

Adapun penguatan ekosistem pengadaan terintegrasi dilakukan melalui tim jemput gabah yang akan membeli langsung dari petani dan Poktan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan. Pengadaan melalui Mitra Pangan Pengadaan (MPP) dan asosiasi seperti Perpadi dan AB2TI dilakukan guna memastikan distribusi beras sesuai standar nasional.

Terakhir, percepatan mekanisme pembelian dan distribusi dilakukan Bulog dengan menerjunkan personel ke lapangan guna mengawal realisasi target penyerapan. Penyesuaian mekanisme pembelian agar petani dapat menjual gabah sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan Badan Pangan Nasional.

Sebelumnya melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 14 tahun 2025, telah ditetapkan HPP GKP sebesar Rp6.500/kg dan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000/kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100 persen yang kemudian diperbarui menjadi 95 persen, kadar air 14 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan butir menir maksimal 25 persen. Melalui pembaruan kebijakan ini diharapkan kesejahteraan pelaku usaha perberasan dapat meningkat sehingga mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksinya.

Melalui strategi ini para stakeholders optimistis dapat memenuhi target pengadaan beras guna menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional sepanjang tahun 2025.