JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta meminta pemerintah Indonesia konsisten menolak segala bentuk penjajahan Israel dan politik genosida atau pemusnahan etnis Amerika Serikat terhadap warga Palestina.
“Konstitusi kita jelas menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini bukan hanya prinsip normatif, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan luar negeri yang tegas dan konsisten. Kita tidak boleh mengendur dalam mendukung kemerdekaan Palestina,” ujar Sukamta di Jakarta, Minggu (2/2/2025).
Pernyataan ini semakin relevan setelah Presiden AS terpilih Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina di Gaza direlokasi ke Yordania dan Mesir. Gagasan ini, menurut laporan Middle East Monitor, adalah bagian dari strategi AS untuk melegitimasi pembersihan etnis yang telah gagal dilaksanakan oleh Israel melalui jalur militer.
Rencana ini, yang bahkan disebut sebagai "pembersihan Gaza" oleh sejumlah pejabat AS, bertujuan untuk menghilangkan eksistensi bangsa Palestina dan menyerahkan wilayah mereka kepada Israel.
“Ini bukan hanya penjajahan, tetapi bentuk pemusnahan etnis yang sistematis. Jika dunia membiarkan ini terjadi, maka kita sedang melihat sejarah kelam berulang, di mana sebuah bangsa diusir dari tanahnya sendiri secara paksa. Indonesia harus mengambil sikap yang lebih tegas terhadap upaya ini,” tegas Wakil Ketua Bidang Polhukam Fraksi PKS DPR RI.
Ia menambahkan bahwa AS tidak hanya mendukung Israel secara diplomatik, tetapi juga militer, ekonomi, dan propaganda. Washington telah menyuplai senjata canggih yang digunakan untuk menghancurkan infrastruktur sipil di Gaza, serta menekan negara-negara Arab untuk menerima normalisasi dengan Israel sambil mengabaikan hak-hak rakyat Palestina.
“Di saat AS membatasi imigrasi ke negaranya sendiri, mereka justru ingin mengusir warga Palestina dari tanah leluhurnya. Ini standar ganda yang sangat mencolok. Kita tidak boleh membiarkan skenario Nakba baru terjadi,” ujar Sukamta, merujuk pada peristiwa pengusiran massal warga Palestina pada tahun 1948.
Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negri (BPPLN) DPP PKS ini menyerukan agar pemerintah Indonesia dan negara-negara di dunia terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan pemusnahan etnis secara sistematis.