• Info MPR

Perspektif Arkeologis Harus Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan pada Kebijakan

Agus Mughni Muttaqin | Senin, 03/02/2025 22:30 WIB
Perspektif Arkeologis Harus Menjadi Dasar Pengambilan Keputusan pada Kebijakan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memberi sambutan pada acara Kongres Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan Seminar Nasional Arkeologi di Yogyakarta, Senin (Foto: HUmas MPR)

YOGYAKARTA - Para pemangku kebijakan harus didorong dan diingatkan untuk memasukan perspektif arkeologis sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam melahirkan kebijakan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat memberi sambutan pada acara Kongres Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) dan Seminar Nasional Arkeologi di Yogyakarta, Senin (3/2).

"Belajar dari berbagai pengalaman yang mengabaikan perspektif arkeologis dalam pengambilan keputusan, sudah saatnya organisasi profesi bersikap secara tegas dan mengambil peran untuk terus-menerus mengingatkan para pemangku kepentingan agar memperhatikan perpektif arkeologis dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Ini pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan," katanya.

Menurut Lestari, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan bersama dalam menjalankan amanat konstitusi, secara khusus dalam hubungannya dengan Pasal 32 UUD 1945 yang memerintahkan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Selain itu, tambah perempuan yang akrab disapa Rerie ini, juga pelaksanaan UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sebagai misal, ujar Rerie, data arkeologi seharusnya bisa menjadi dasar kebijakan perencanaan kawasan yang mencakup perencanaan tata ruang dan pengembangan suatu wilayah.

Menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sudah menjadi kebutuhan mendesak dan perlu upaya menggandeng semua pihak untuk mengedukasi dan yang terutama menumbuhkan political will para pemangku kepentingan agar memahami hingga kemudian dapat menghasilkan kebijakan/keputusan yang tepat khususnya bagi hal yang berkenaan dengan warisan budaya.

Apalagi, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, saat ini arkeologi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang harus segera diatasi, seperti regulasi yang tidak efektif, pengelolaan situs yang buruk, belum ada kolaborasi yang baik antar disiplin ilmu, infrastruktur buruk, dan sumber daya yang terbatas.

Sebagai satu bangsa, tegas Rerie, kita harus sepakat dan meyakini bahwa arkeologi serta peninggalan masa lalu adalah sumber inspirasi dan pembelajaran penting bagi generasi penerus bangsa.