• Info MPR

HNW Ingatkan Agar Kualitas Layanan Haji Terjaga Meski Anggaran Dipangkas

Agus Mughni Muttaqin | Rabu, 05/02/2025 11:40 WIB
HNW Ingatkan Agar Kualitas Layanan Haji Terjaga Meski Anggaran Dipangkas Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari PKS, Hidayat Nur Wahid dalam Rapat Kerja dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Komisi VIII DPR-RI, Selasa (Foto: Humas MPR)

JAKARTA - Wakil Ketua MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR-RI dari PKS, yang membidangi urusan agama, Hidayat Nur Wahid, mengingatkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) tidak mengurangi kualitas layanan bagi jamaah haji 1445 H/2025 M, sekalipun kebijakan efisiensi anggaran di Kemenag dan BPH diberlakukan.

HNW sapaan akrabnya mengimbau Kemenag dan BPH tetap optimis dan bekerja cerdas untuk dapat menjaga dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji meskipun banyak anggarannya dipangkas.

“Alhamdulillah kemarin rapat kerja di Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama dan hari ini dengan Kepala BPH, keduanya sepakat untuk tetap menyelenggarakan Haji dengan yang terbaik tanpa mengurangi kualitas sekalipun terjadi efisiensi anggaran. Dan Alhamdulillah usulan itu menjadi kesimpulan rapat bahwa efisiensi anggaran di Kemenag dan BPH tidak  mengurangi kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 M,” disampaikan Hidayat setelah Rapat Kerja dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji di Komisi VIII DPR-RI, Selasa (4/2).

Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini menjelaskan, pelaksanaan haji tahun 1445H/2025M masih di bawah tanggung jawab Kemenag. Adapun BPH di tahun 2025 masih melakukan tugas pemberian dukungan penyelenggaraan haji, tetapi mulai tahun 2026 akan menjadi Penyelenggara pelaksanaan Haji menggantikan Kemenag.

Kedua Lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tersebut turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Kemenag ditargetkan efisiensi sebesar Rp 14,2 Triliun termasuk kepada Ditjen PHU, sementara BPH ditargetkan terkena efisiensi sebesar Rp 85,9 Miliar.

“Kami di Komisi VIII DPR-RI telah membantu Pemerintah dalam menurunkan biaya haji tahun ini, dan dalam waktu dekat infonya Keppres BPIH akan segera terbit. Ketika ada kebijakan Presiden untuk efisiensi anggaran, kami mengingatkan jangan sampai kualitas layanan dan penyelenggaraan haji yang sudah disepakati sebelumnya berubah apalagi menurun atau mengulangi masalah-masalah pada tahun sebelumnya. Karena pelayanan haji yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia adalah amanah dan Marwah bangsa Indonesia, juga merupakan arahan Presiden Prabowo,” tutupnya.