JAKARTA - Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menyelenggarakan Rakor SPHP HBKN Ramadan dan Idulfitri Tahun 2025 secara hybrid bersama seluruh pemangku kepentingan. Rakor yang diikuti pemerintah, BUMN/BUMD, dan asosiasi pelaku usaha ini dilaksanakan pada Rabu (12/2/2025), dengan tekanan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

Dalam sambutannya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi meminta agar seluruh pihak mendukung penuh program Swasembada Pangan dan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dianggap penting karena selain untuk mendukung pewujudan generasi Indonesia Emas 2045, dengan meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan pangan ketika MBG sudah dijalankan secara penuh, program ini juga akan turut mengembangkan perekonomian, khususnya di daerah.

“Tahun ini agak berbeda dan kita ingin pastikan barang-barang itu ada, harga juga terjangkau.  Kalau dulu kesulitan, kalau kita produksi berlebih hari ini ada Badan Gizi Nasional, perintahnya Pak Presiden itu suplai ke Badan Gizi nanti kalau tidak salah pertengahan tahun sudah sampai 5 ribu titik dikali coveragenya 3 ribu,“ ujarnya.

Khusus menjelang Ramadan, Kepala NFA meminta seluruh daerah untuk dapat mempersiapkan neraca pangan daerahnya masing-masing guna menjaga keseimbangan keuntungan di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen. Badan Pangan Nasional siap mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui berbagai aksi antara lain Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), koordinasi pengendalian arus logistik pangan, hingga antisipasi gangguan oknum spekulan pangan.

“Tolong masing-masing menyiapkan neracanya dan kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing daerah. Ada dua, tidak hanya selalu di konsumen, tetapi dijaga juga harga di produsen, dua-dua sama penting,” tambah Arief.

Dari hasil Rakor, diketahui kondisi seluruh komoditas pangan pokok strategis cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri. Ketersediaan beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula, dan minyak goreng dipastikan aman. Pemerataan pasokan dari daerah sentra ke konsumen dilakukan untuk menekan disparitas harga pangan antar daerah.

“Saat ini kedelai ini, stok yang ada di gudang itu ada 229 ribu ton, dan akan datang lagi 165 ribu ton. Sehingga nanti di akhir bulan ini akan ada 400 ribuan ton. Dan itu cukup untuk lebih kurang lebih dua bulan, jadi sampai Lebaran itu aman. Harga kedelai sekarang ini standar, tidak bergejolak lebih kurang Rp9.100/kg, sampai di kami di bawah Rp10.000/kg, tergantung transportnya. Sehingga selama ini di 27 provinsi dengan kira-kira 1 juta orang anggota Kopti pengrajin tempe tahu itu sementara ini aman dan nyaman,” ungkap Ketua Gakoptindo Aip Syarifuddin.

Di bidang pergulaan, Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen juga juga menyebut stok gula nasional cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan para pelaku usaha. “Kalau kita kaji bulan Februari tahun 2025, kita berangkat dari stok 842 ribu (ton). Kami sampaikan bahwa seperti kebiasaan di bulan Maret nanti dari Medan ini sudah mulai giling. Mungkin ini perlu dikonfirmasi kepada PTPN III holding atau PT SGN, dan Lampung nanti bulan April ini sudah giling. Bulan Maret ini bulan depan Pak, bulan April itu dua bulan lagi. Walaupun di situ ada bulan Ramadan di sana, tetapi peningkatannya sekitar 50 ribu (ton) lah. Jadi sebetulnya kalau kita bicara aman 840 ribu (ton) di awal Februari itu aman.”

Khusus daging ayam ras dan telur ayam ras, pemerintah justru berupaya mengerek harga agar mendekati Harga Acuan Penjualan (HAP) mengingat saat ini harganya masih dianggap belum wajar. Sementara untuk Minyakkita, akan dilakukan percepatan pengadaan dari produsen kepada BUMN Pangan terkait.

"Satgas Pangan dan Baintelkam Polri akan ikut mengawasi peredaran pangan pokok strategis, khususnya yang diperoleh dari impor, agar harganya tetap terkendali," imbuh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa.

Rakor turut dihadiri Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Soffhan Shofwan, Deputi Perekonomian KSP Edy Priyono, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Satgas Pangan Polri, Perum Bulog, ID FOOD, perwakilan asosiasi pelaku usaha, seluruh dinas urusan pangan dan perdagangan provinsi dan kabupaten/kota, serta stakeholders terkait.