• Bisnis

Tak Mau Ambil Risiko, Indonesia Impor Raw Sugar Untuk Perkuat CPP

Eko Budhiarto | Kamis, 13/02/2025 07:15 WIB
   Tak Mau Ambil Risiko, Indonesia Impor Raw Sugar Untuk Perkuat CPP Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi usai Rakortas di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).(foto:NFA)

JAKARTA – Guna mengantisipasi fluktuasi harga gula konsumsi, terutama jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri, stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di BUMN pangan harus diperkuat. Langkah pengadaan raw sugar atau Gula Kristal Mentah (GKM) dari luar Indonesia, diambil dengan menjamin tidak memberikan dampak ke petani, terutama saat panen.

"Kita bicara untuk peningkatan CPP, karena CPP gula ini perlu. Tadi harga gula dilaporkan BPS, harganya mulai bergerak naik. Kontribusi inflasinya 1,4 persen, sehingga kita semua memerlukan tambahan berupa raw sugar yang nanti akan diproses untuk CPP," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi usai Rakortas di Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Terkait itu, menyadur data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sampai minggu pertama Februari 2025, terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga gula pasir. Pada minggu ketiga Januari terdapat 118 kabupaten/kota. Dari itu, jumlahnya semakin bertambah menjadi 153 kabupaten/kota di minggu kelima Januari.

"Jadi importasi bukan dalam bentuk GKP (gula kristal putih), tidak langsung begitu. Yang jadi catatan adalah importasi yang dilakukan ini hanya untuk CPP. Kita mau menaikkan stok level yang dipegang pemerintah. Bukan karena kekurangan produksi, karena kita masih cukup sekitar 4 sampai 5 bulan. Namun kita tidak boleh ambil risiko untuk CPP," tegas Arief.

Stok CPP dalam bentuk gula pasir per 12 Februari total ada 34 ribu ton. Stok tersebut dikelola oleh ID FOOD sejumlah 22 ribu ton dan Perum Bulog sebanyak 12 ribu ton. Jika dibandingkan dengan rerata kebutuhan konsumsi bulanan yang sekitar 235 ribu ton per bulan, maka stok CPP gula berada di kisaran ketercukupan 14,47 persen.

"Nah yang harus dijamin adalah harga di tingkat petani, karena petani akan mulai panen di April, Mei, Juni. Kemudian raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya bersamaan dengan panen. Itu pertimbangannya. Sekitar 200 ribu ton raw sugar, datangnya tahun ini secara bertahap. Tapi jaminannya, jangan sampai petani harganya jatuh," sambungnya.

Berdasarkan proyeksi neraca gula konsumsi yang diolah NFA update per 21 Januari, diestimasikan kebutuhan konsumsi bulanan di Maret 2025 akan meningkat karena berbarengan dengan momentum bulan Ramadan. Pada Maret nanti, proyeksi kebutuhan konsumsi akan meningkat 13,39 persen atau menjadi 251,8 ribu ton dibandingkan Februari yang 222 ribu ton.

Sementara estimasi produksi GKP akan mulai meningkat pada Mei 2025 di kisaran sejumlah 166 ribu ton. Lalu Juni di 392 ribu ton dan Juli di 555 ribu ton. Proyeksi puncak panen raya GKP diperkirakan akan terjadi pada Agustus di 621 ribu ton. Dari itu, total kebutuhan konsumsi tahunan diproyeksikan mencapai 2,841 juta ton.

"Jumlah 200 ribu ton raw sugar itu di bawah kebutuhan konsumsi sebulan. Kita coba sesuaikan karena kita juga harus tahu harga gula dunia dan currency rate, itu jadi pertimbangan. Tetapi yang jelas pemerintah harus punya cadangan pangan dan itu harus dikuasai oleh BUMN," jelas Arief.

Mengutip data food price index dari FAO, harga gula di pasar internasional di Januari 2025 sedang mengalami penurunan 6,8 persen menjadi 111,2 dibandingkan indeks Desember 2024 yang 119,3. Sementara secara tahunan mengalami penurunan hingga 18,5 persen dibandingkan Januari 2024 yang berada di indeks 136,4.

"Penugasannya nanti kita akan bersurat kepada Menteri BUMN dan kita akan diskusikan ya. Kalau surat untuk Rakortas hari ini (12/2/2025) tadi dari Kementerian Pertanian. Kita coba proses, ini tidak instan juga. Tapi yang jelas hari ini stok gula kita cukup. Lalu berapa stok yang dikuasai oleh pemerintah itu menjadi penting, supaya pemerintah bisa leluasa intervensi," pungkas Arief.