JAKARTA – Keamanan pangan merupakan aspek penting dan mutlak yang harus terpenuhi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam kunjungan kerja ke Kantor Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Jakarta, Selasa (4/3/2025).

"Kalau tidak aman, maka itu bukan pangan. Ini tentunya menjadi concern kita semua dan hari ini bersama Pak Menko Pangan berada di BPOM memastikan koordinasi pengawasan keamanan pangan dari hulu hilir berjalan dengan baik," ujar Arief.

Arief menambahkan bahwa kolaborasi antara NFA dan BPOM di bawah koordinasi Kemenko Pangan terus diperkuat untuk mengawal keamanan pangan nasional. Arief mengungkapkan, salah satu kolaborasi yang dilakukan bersama BPOM dalam hal penanganan dari koordinasi tersebut adalah penanganan kasus anggur shine muscat.

"Saat ada kasus anggur shine muscat di Thailand, Singapura, dan Malaysia yang naik beberapa waktu lalu, kami langsung mengambil tindakan bersama, Pak Menko. Kami berkoordinasi dengan BPOM, juga bersama Badan Karantina, dan hasilnya, berdasarkan uji lab dan pengawasan di lapangan, di Indonesia anggur tersebut aman untuk dikonsumsi," jelas Arief.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengapresiasi langkah BPOM dalam mengawasi keamanan pangan olahan di Indonesia. "BPOM telah bekerja dengan baik dalam memastikan pangan olahan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi. Ke depan, pengawasan ini harus terus diperkuat," ujar Zulhas.

Zulhas juga meminta BPOM untuk mengawal Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Pemerintahan Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Oleh karena itu, keamanan pangannya harus dijamin agar manfaatnya maksimal," tegasnya.

Terkait hal tersebut, Kepala BPOM Taruna Ikrar mengungkapkan bahwa BPOM siap berkinerja maksimal dalam menyukseskan program-program pemerintah, termasuk pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.

“Sebagai bagian dari pemerintahan, BPOM berkomitmen mendukung keberhasilan MBG melalui pengawasan mutu dan keamanan makanan. Pengawalan MBG akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di daerah,” ujar Taruna.

Selain itu, Taruna juga mengungkapkan bahwa pendampingan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang berperan dalam penyediaan pangan pada program MBG.

Melalui sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Badan Pangan Nasional, dan BPOM, serta kementerian/lembaga terkait, pemerintah berkomitmen untuk memastikan pangan yang beredar di Indonesia tetap terjamin keamanannya, sekaligus mendorong ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat.