• News

Takut Diprotes soal Pemecatan, Parlemen AS Dilarang Ikut Pertemuan Warga

Yati Maulana | Rabu, 05/03/2025 19:05 WIB
Takut Diprotes soal Pemecatan, Parlemen AS Dilarang Ikut Pertemuan Warga Presiden AS Donald Trump dan Ketua DPR Mike Johnson berjabat tangan saat konferensi anggota DPR dari Partai Republik di resor Trump National Doral, di Miami, Florida, AS, 27 Januari 2025. REUTERS

WASHINGTON - Ketua DPR AS Mike Johnson mendesak sesama anggota parlemen dari Partai Republik untuk menghindari pertemuan balai kota publik dengan para pemilih setelah beberapa acara berubah menjadi konfrontasi yang marah atas langkah Presiden Donald Trump untuk memecat pekerja federal dan menghentikan dana program pemerintah.

Johnson mengatakan Demokrat dan kelompok aktivis bertanggung jawab atas keributan tersebut. "Mereka adalah pengunjuk rasa profesional. Jadi, mengapa kita memberi mereka forum untuk melakukan itu sekarang? Mereka melakukan ini untuk kamera. Kita semua tahu itu, dan menurut saya bijaksana untuk tidak ikut campur," katanya.

Johnson mengatakan bahwa ia mendorong para anggota parlemen untuk bertemu dengan konstituen dalam format lain, seperti kelompok kecil atau konferensi telepon.

Komentarnya mengikuti beberapa pertemuan publik yang meledak menjadi adu mulut atas upaya "Departemen Efisiensi Pemerintah" milik miliarder Elon Musk untuk memecat ribuan pekerja federal dan memotong dana untuk program yang dianggap boros.

Partai Demokrat mengatakan bahwa Partai Republik berusaha bersembunyi dari warga Amerika biasa, bukan aktivis yang dibayar.

"Mereka takut menjawab pertanyaan dari konstituen mereka sendiri tentang mengapa mereka terus mendukung upaya ini," kata Perwakilan Pete Aguilar, seorang anggota pimpinan Partai Demokrat.

Anggota Partai Republik lainnya mengatakan bahwa mereka khawatir tentang aktivis yang telah berunjuk rasa di luar rumah anggota parlemen, gereja, dan restoran.

"Bagi saya pribadi, saya rasa tidak aman untuk mengadakan rapat umum tatap muka, karena saya tidak tahu apa yang diharapkan," kata Perwakilan Republik Lauren Boebert.